Investor hulu migas dengan skema gross split dapat insentif apa saja?

Jum'at, 29 Desember 2017 | 20:26 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Archandra Tahar menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2017 tentang perlakuan perpajakan pada kegiatan hulu migas dan kontrak bagi hasil gross split sarat dengan insentif fiskal.

Menurutnya ada tujuh insentif yang bakal dinikmati oleh investor hulu migas ketika sudah dipastikan menandatangani kontrak wilayak kerja.Sejak mulai eksplorasi sampai dengan produksi untuk pertama kalinya pemerintah membebaskan PPN. Selain itu dalam PP tersebut juga ditegaskan pemerintah memperpanjang biaya operasi sebagai pengurang pendapatan kena pajak yang tadinya 5 tahun menjadi 10 tahun (loss carry forward).

Kemudian, lanjut Archandra kontraktor yang memanfaatkan aset bersama tidak dikenakan PPN.Sementara saat dimulainya produksi, pemerintah juga mengatur pengurangan PBB sebesar 100 % dan pada saat yang sama PPh pasal 22 atas impor barang operasi migas juga tidak dipungut.

Selanjutnya, atas perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa operasi migas, pemerintah juga tidak memungut PPn dan PPnBM. Kemudian insentif berikutnya pembebasan bea masuk impor atas barang operasi migas.

"Kita punya 7 insentif fiskal yg sudah disetujui, PP 53 ini sesuai usulan para KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk meminta keringanan pajak mulai ekplorasi sampai ekploitasi," ucap Archandra di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Setelah PP tersebut diterbitkan, selanjutnya Kementerian ESDM akan merumuskan aturan turunan agar implementasi dari PP tersebut nantinya dapat dilakukan dengan baik. Kedepan diharapkan kemudahan berusaha di sektor hulu migas ini dapat memicu investor baik lokal maupun asing untuk kembali aktif melakukan eksplorasi dan pengembangan hulu migas di Indonesia.

"Indirect tax tidak dikenakan sampai first oil masa produksi, kalau sesuai keekonomian dia boleh mendapatkan insentif lagi lewat split, nah itu akan diatur melalui Permen (Peraturan Menteri ESDM ), kita lagi diskusi apakah cukup Permen yang sekarang itu atau perlu Permen lagi," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: