Pengenaan pajak 5% oleh Arab Saudi, ini biaya haji dan umrah yang berpotensi naik

Selasa, 02 Januari 2018 | 08:19 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mulai memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pertama kalinya pada awal 2018 ini. Pungutan pajak sebesar 5 persen itu diterapkan di sebagian besar barang dan jasa.

Dengan kebijakan ini, dipastikan ongkos ibadah Haji dan Umrah akan mengalami kenaikan.

Wakil Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Muharom Ahmad menyebutkan seluruh kebutuhan penunjang ibadah haji dan umrah berpotensi mengalami kenaikan harga.

"Semuanya (berpotensi naik). Semua komponen transportasi, katering, maskapai penerbangan, hotel. Semuanya dikenakan 5%," katanya, Senin (1/1/2017).

Menurutnya, pemerintah Arab Saudi akan mengenakan PPN 5% itu untuk makanan, pakaian, barang elektronik dan bensin, serta tagihan telepon, air dan listrik, hingga pemesanan hotel.

"Pajak di semua negara sudah lazim sama halnya di kita. Kita dukung pemerintah menarik pajak terhadap objek pajak. Kan tidak bisa kita tentang" ujar Muharom.

Anggota Dewan kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri), Budi Firmansyah juga menyatakan hal senada terkait kebijakan Arab Saudi menerapkan PPN 5%. "Kayaknya kita enggak bisa campurin kebijakan negara tersebut. Jadi kita masih lihat gimana perkembangannya" tambahnya.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo), Syam Resfiadi menambahkan, imbas dari kenaikan barang dan jasa yang terkena PPN 5% di Arab Saudi akan membuat biaya ibadah ke Tanah Suci yang diselenggarakan biro perjalanan naik.

"Insya Allah saya yakin semua (biro) travel akan menaikkan harga tersebut bila tidak pasti akan menurunkan margin keuntungan yang didapat," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: