Pemerintah pastikan distribusi elpiji melon tahun ini belum dibatasi

Selasa, 02 Januari 2018 | 19:30 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah menegaskan mekanisme pelaksanaan subsidi LPG 3 kg alias elpiji melon tidak akan berubah atau masih menggunakan subsidi terbuka. Pemerintah pada tahun ini masih akan menjalankan kebijakan subsidi LPG 3 kg yang sama seperti 2017.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menegaskan kendati menggunakan pola subsidi seperti tahun lalu, pemerintah belum ada rencana untuk membatasi penyaluran LPG 3 kg yang disubsidi.

“Pemerintah akan menjalankan pola subsidi yang sama seperti 2017. Namun, pemerintah menghimbau agar LPG 3 kg hanya digunakan masyarakat miskin,” kata Ego, Selasa (2/1/2017).

Pemerintah memastikan tidak akan menarik pasokan LPG 3 kg dari pasaran pada 2018.Seiring kebijakan tersebut, penerapan subsidi langsung LPG 3 kg belum akan diterapkan pada tahun ini lantaran masih terdapat persiapan yang masih harus diselesaikan, yakni terkait pendataaan.

“Memang benar idealnya kami mau melaksanakan itu (subsidi langsung). Hanya realistisnya, dana bantuan sosial yang dikoordinasikan Kemensos baru setengah karena verifikasi lapangan dan segala macam. Tidak semudah itu,” ungkap Ego.

Pemerintah sebelumnya menyatakan pelaksanaan subsidi langsung baru dapat diimplementasikan dan siap pada  2019.Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha meminta pemerintah untuk tidak menunda pelaksanaan subsidi langsung yang diintegrasikan dengan dana bantuan sosial produk Kementerian Sosial dan harus diimplementasikan pada tahun ini. Pasalnya jika tidak maka beban negara akan terus meningkat.“Selama ini kan kelebihan kuota, begitu kelebihan kuota pemerintah dipaksa untuk nambah,” kata Satya.

Jumlah masyarakat yang miskin dan rentan miskin berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencapai 26,7 juta kepala keluarga. TNP2K membuat data 40% masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah berdasarkan kriteria-kriteria penilaian seperti kepemilikan aset, perumahan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan dan sebagainya.kbc11

Bagikan artikel ini: