Polemik pencalonan Pilkada Jatim, Anas: Ini risiko kebijakan pembangunan daerah

Jum'at, 05 Januari 2018 | 13:47 WIB ET

BANYUWANGI, kabarbisnis.com: Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menganggap ada proses pembunuhan karakter terkait polemik pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim. Ada sejumlah upaya pembunuhan karakter, termasuk teror yang kerap diterima Anas dan keluarganya.

”Jadi terkait apa yang jadi desus-desus itu, saya sudah biasa. Perlakuan yang sama persis seperti ini sudah saya terima sejak tahun kedua menjabat ketika saya menerapkan sejumlah kebijakan, seperti pelarangan pasar modern, memperjuangkan saham bagi rakyat di sektor pertambangan, dan sebagainya. Bahkan, saya dilaporkan melakukan kriminalisasi kebijakan karena kebijakan-kebijakan tersebut,” jelas Anas.

”Bahkan saya juga dikirimi macam-macam gambar di masa lalu untuk mencegah saya mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. Tapi kan saya tetap lanjutkan apa yang baik bagi orang banyak,” imbuh Anas.

Anas menyebut, membangun daerah memang bukan suatu hal yang mudah. Ada banyak tantangan. “Tapi karena dukungan penuh masyarakat, kemudian terbukti banyak perubahan di Banyuwangi. Ya ini saya anggap sebagai risiko lah, apapun yang datang menghadang untuk kebaikan banyak orang seperti program Rantang Kasih yang memberi makanan bergizi tiap hari ke lansia, program uang saku tiap hari bagi pelajar miskin dan sebagainya, ya itu sudah biasa kita hadapi jika ada yang menyerang terkait momen politik,” papar Anas. 

Program-program ekonomi kerakyatan berhasil meningkatkan pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99 persen. Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat menjadi 8,79 persen pada 2016, jauh lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jatim yang tembus dua digit.

Produk Domestik Regional Bruto naik 104 persen dari Rp32,46 triliun menjadi Rp 66,34 triliun. Banyuwangi juga terus menjadi daerah dengan inflasi terendah se-Jatim.

”Kita kan juga sudah punya Mall Pelayanan Publik yang mengintegrasikan ratusan izin dan dokumen di satu tempat yang transparan, tanpa pungli,” tuturnya. kbc9

Bagikan artikel ini: