Kontraktor bakal diwajibkan registrasi alat berat

Jum'at, 05 Januari 2018 | 14:48 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintahan Joko Widodo tengah fokus melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan guna meningkatkan daya saing Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan dalam pembangunan infrastruktur juga harus didukung dengan kesediaan rantai pasok sumber daya konstruksi yang mencukupi. Di mana rantai pasok yang dimaksud adalah mencakup semua bagian usaha pemasok bahan bangunan material, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi dan usaha pemasok tenaga kerja konstruksi.

"Namun dalam hal pemenuhan kebutuhan material dan peralatan tersebut masih ada beberapa isu yang harus kita benahi seperti sistem informasi dan jejaring rantai pasok kebutuhan material peralatan konstruksi. Hal ini tidak lain agar rantai pasok material peralatan kita handal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur," ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (4/1/2017).

Meski begitu, lanjut Syarif pihaknya mengaku siap memenuhi kebutuhan rantai pasok di sektor konstruksi. Khususnya mengenai sejumlah material yang dibutuhkan seperti aspal, semen, baja, beton pra cetak hingga alat berat.

Adapun estimasi kebutuhan material dan peraIatan konstruksi, kebutuhan di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018 antara lain aspal Minyak 921,58 ribu ton, semen 3,90 juta ton, baja 1,57 juta ton, alat berat 8.890 unit, dan beton pracetak 4,73 juta ton.

"Pembangunan infrastruktur Indonesia harus didukung dengan kesediaan rantai pasok sumber daya konstruksi yang memadai. Jadi kita siap memenuhi rantai pasok," jelasnya.

Namun lanjut Syarif, pihaknya tidak hanya menyediakan rantai pasok kontruksi dengan sembarang. Hal ini untuk menghindari kecelakaan-kecalakaan proyek yang diakibatkan kurang baiknya kualitas alat tersebut.

"Materialnya harus punya standar. Lalu soal peralatan konstruksinya, ini salah satu penghambat karena sebelumnya tidak terdistribusi dengan baik," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Bastian Sihombing mengatakan untuk mendapatkan kualitas alat konstruksi yang baik pihaknya untuk.mengatur alat-alat berat seperti buldoser, ekskavator dan alat-alat berat lainya. Adapun mekanismenya para kontraktor diminati untuk meregistrasi alat-alat berat yang digunakan untuk proyek tersebut dengan tujuan guna melihat kualitasnya.

"Jadi nanti yang diregistrasi alat beratnya.dari mulai pemiliknya nomor fakturnya. Jadi alatnya harus teregistrasi dong, dimana mana negara maju alat berat diregsitrasi waktu masuk maupun keluar," jelasnya.

Sementara untuk materialnya lanjut Bastian, pihaknya tidak akan meminta kontraktor untuk meregistrasi. Akan tetapi, pihaknya akan lebih mengatur kebutuhan material agar tidak ada yang berlebih.

"Material tidak kita registrasi, tapi kita bicara asosiasi. Kebutuhan dunia konstruksi PU tahun ini terhadap aspal sekian ribu ton. Produksi Indonesia berapa Pertamina akan tahu. Sehingga tahu harus impor berapa atau impor total berapa. Kira kira dimana kebutuhan aspal paling banyak di Jawa dia bisa numpuk lebih banyak. Sehingga pasokan terjamin seimbang," jelasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: