Ini penyebab realisasi KUR 2017 meleset dari target

Jum'at, 05 Januari 2018 | 21:53 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengakui realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara persentase dari total pagu anggaran tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2016.

Hingga 31 Desember 2017 total KUR yang disalurkan sebesar Rp 95,56 triliun atau hanya 89,6% dari pagu KUR sebesar Rp 106 triliun. Sementara pada realisasi tahun 2016, KUR yang disalurkan sebesar Rp 94,4 triliun dari target sebesar Rp 100 triliun.

Kendati penyerapannya secara persentase lebih rendah, namun Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengklaim total dana riil yang disalurkan ke sektor produktif lebih besar tahun 2017. Selain itu, KUR 2017 juga secara debitur lebih banyak dibandingkan jumlah debitur 2016. Pada 2017 kemarin jumlah debiturnya sebanyak 4.408.925 orang. Sedangkan tahun 2016 jumlahnya sebanyak 4.362.599 debitur.

"Kalau tahun 2016 persentase ke sektor produktif itu kecil dan ke sektor perdagangan itu lebih menonjol, tapi pada 2017 realisasi di sektor produktif sudah 45 persen dari targetnya hanya 40 persen (dari total pagu KUR). Itu yang bikin turun, tapi 89,6 persen itu besar loh," kata Puspayoga kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Sementara pada tahun 2018 ini, pemerintah menargetkan realisasi KUR ke sektor produktif dan sektor perdagangan seimbang yaitu sama-sama 50 persen dari total pagu KUR Rp 120 triliun dengan bunga 7%. Dengan memaksa perbankan dan lembaga penyalur KUR untuk meningkatkan menyalurkan ke sektor produksi, hal itu akan mendorong peningkatan value added dan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama yang dikontribusikan dari sektor produktif seperti pertanian, dan perikanan.

"Mengapa begitu karena bank selama ini lebih senang kalau dia berikan ke sektor perdagangan lebih aman dalam menyalurkan kreditnya, NPL bisa nol dan risiko kecil, tapi kalau ke produksi harus hati - hati, bisa rugi kalau NPL-nya tinggi, ini dari sektor kenyamanan perbankan biasanya, makanya pemerintah itu paksakan tahun ini 50 persen ke perdagangan dan produksi 50 persen," terangnya.

Kesempatan sama, Deputi Bidang Pembiayaan Yuana Setyowati menambahkan dengan mewajibkan penyalur KUR membidik sektor produktif, hal itu memang akan membuat risiko NPL berpotensi naik. Sebab sektor produktif untuk bisa menghasilkan produk yang layak jual atau menghasilkan income butuh waktu lama. Sementara dari sektor perdagangan pendapatan dari debitur bisa langsung diperoleh setiap harinya.

"Jadi ini memang beda tantangannya, sebab sektor produktif itu ada faktor alam yang juga mempengaruhi, dan kalau dulu mereka hanya tinggal nongkrong nungguin saja, sekarang mereka harus blusukan mencari debitor," terangnya.

Terkait dengan jumlah lembaga penyalur KUR, Yuana mengatakan di tahun 2018 diharapkan akan ada tambahan. Tahun 2017 kemarin tercatat sebanyak 36 lembaga penyalur KUR yang terdiri dari 14 Bank Umum Nasional, 19 Bank Pembangunan Daerah, 2 Lembaga Non Bank dan 1 koperasi. Data terbaru ada 1 koperasi lagi yang dinyatakan bakal menjadi penyalur KUR yaitu KSP Koperasi Kredit Obor Mas di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya adalah KSP Kospin Jasa Jawa Tengah.

"Ada 18 koperasi yang saat ini sedang berjuang untuk bisa lolos (menjadi lembaga penyalur KUR), posisinya sekarang masih dalam treasure karena memang otoritas pasti nggak di kita. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus menilai dulu," pungkasnya.kbc11.

Bagikan artikel ini: