Berpotensi dirugikan triliunan rupiah, PT Sadina akan bawa kasus TPPI Tuban ke Polisi

Senin, 08 Januari 2018 | 21:04 WIB ET

SURABAYA, kabarbismis.com: PT Sadina mengancam akan melaporkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) ke pihak kepolisian jika tetap tidak melaksanakan nota kesepahaman  yang telah disetujui kedua belah pihak. Langkah hukum ini dilakukan sebagai jalan terakhir karena selama ini TPPI telah wanprestasi dan mengakibatkan PT Sadina berpotensi kehilangan pendapatan triliunan rupiah.

Tim pengacara PT Sadina, Didik Kuswindaryanto mengatakan bahwa pada tahun 2015, PT TPPI telah sepakat dan menandatangani kerjasama dengan PT Sadina untuk pekerjaan pengerukan pelabuhan milik PT TPPI di Tanjung Awar-Awar Jenu Tuban. Untuk itu, TPPI meminta PT Sadinia yang akan mengurus sendiri Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) ke Dirjen Perhubungan Laut dengan alasan mereka tidak memiliki dana untuk mengurusnya.

“Jadi pengurusan SIKK dilakukan oleh PT Sadina dan dibiayai oleh PT Sadina. Alhirnya SIKK sudah didapatkan dari Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, PT Sadina mendapatkan kompensasi secara otomatis untuk pengerjaan pengerukan laut dengan pasir sekitar 30 juta meter kubik,” terangnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (8/1/2018).

Meskipun mengantongi SIKK namun PT Sadina belum bisa melakukan pengerukan di area pelabuhan TPPI Tuban sebab tempat penampungan material kerukan yang semula akan ditampung di kawasan Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) Gresik tidak memiliki izin reklamasi. Dan pada akhir Desember 2017 lalu, pihak TPPI menyanggupi akan mencarikan tempat penampungan material yang baru. Namun kenyataannya diawal tahun ini manajemen PT Sadina mendapatkan laporan bahwa pengerukan sudah dilakukan oleh perusahaan lain dan hasil pengerukan di tampung disekitaran kawasan pelabuhan TPPI Tuban.

"Potensi pendapatan yang hilang dari pengerjaan pengerukan ini mencapai Rp 1,9 triliun. Belum lagi biaya pengurusan SIKK yang telah kami keluarkan sebesar Rp 20 miliar. Untuk itu, kami berharap PT TPPI menjalankan kerjasama yang disepakati bersama. Jika sampai 11 Januari nanti tidak ada itikad baik dari PT TPPI untuk menyelesaikannya, maka kami akan melaporkan kasus wanprestasi ini ke pihak kepolisian," tegas Didik.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LSM Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) Jawa Timur, Robbi Iwan Setiawan mengaku telah memantau proses pengerukan yang terjadi dikawasan PT TPPI Tuban. Robbi menemukan banyak kejanggalan dalam proses perijinan yang sedang terjadi.

"Kami mencium adanya campur tangan oknum TPPI sendiri dalam masalah ini. Ini semakin memperkuat kecurigaan kami, karena sebelumnya banyak masalah yang terjadi di dalam TPPI sendiri. TPPI yang sebagian besar saat ini milik Pertamina seharusnya bersih dari berbagai kepentingan, karena ini menyangkut perusahaan negara," kritik Robbi.

Sementara itu, Humas PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V, Rifky Rakhman Yusuf, saat dihubungi berjanji akan segera memberikan keterangan lebih lanjut sampai pihaknya mendapatkan klarifikasi yang jelas dari manajemen PT TPPI sendiri.kbc6

Bagikan artikel ini: