Awal tahun ini, program padat karya tunai siap diterapkan di 1.000 desa

Rabu, 10 Januari 2018 | 08:45 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah siap menerapkan program padat karya tunai alias cash for work pada 1.000 desa di Tanah Air di awal tahun 2018 ini. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga ke level 9,5% sampai 10% atau menjadi titik awal pada single digit. Saat ini, tingkat kemiskinan di RI sebesar 10,12% atau 26,58 juta jiwa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, program cash for work bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja sementara, menurunkan angka stunting (kurang gizi), serta mengurangi kemiskinan.

"Pada awal 2018 akan dilakukan di 1.000 desa di 100 kabupaten/kota," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Mengenai kriterianya, merupakan desa yang habis terkena bencana, rawan pangan, hingga desa yang terimbas konfik atau desa yang benar-benar miskin. Adapun, sumber dana yang digunakan untuk program ini berasal dari alokasi dana desa, serta proyek-proyek nasional yang berasal dari APBN maupun APBD.

"Cash for work kami prioritaskan untuk 1.000 desa di 100 kab/kota. Terutama yang stunting-nya tinggi, karena itu artinya kemiskinannya parah. Itu yang kami coba perbaiki dulu," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Beberapa desa yang akan diprioritaskan karena stunting yaitu Lampung Tengah, Rokan Hulu di Riau, Cianjur di Jawa Barat, Brebes dan Pemalang di Jawa Tengah, Lombok Tengah di NTT, Ketapang di Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Tengah, dan Wanijaya di Papua.

Mengenai skemanya, Bambang menjelaskan, program padat karya tunai ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin, bersifat partisipatif, 30% dana kembali ke masyarakat dalam bentuk upah, pembangunan dikerjakan dengan swakelola dengan sumber daya alam, serta tenaga kerja dan teknologi lokal.

"Jadi misalnya bangun saluran desa, misalnya nilainya Rp 100 juta, Rp 30 jutanya berbentuk upah, dan yang mengerjakan itu masyarakat sekitar, bukan kontraktor dari desa sebelah," ungkap dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pengawasan selama proyek pengerjaan padat karya tunai berlangsung bisa dilakukan oleh Kementerian PUPR, pendamping desa.

"Indikasi keberhasilannya proyek selesai tepat waktu, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tidak hanya libatkan dana desa tapi juga proyek APBN yang alokasinya di desa," tukas dia. kbc10

Bagikan artikel ini: