MK akhirnya tolak gugatan presidential threshold

Kamis, 11 Januari 2018 | 15:42 WIB ET
(ilustrasi/istimewa)
(ilustrasi/istimewa)

JAKARTA, kabarbisnis.com: Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya‎ menolak gugatan masalah ambang batas mencalonkan presiden dan calon wakil presiden (presidential threshold atau Pres-T). 

Ketua MK Arief Hidayat menyatakan hal itu dalam sidang putusan masalah Pres-T di kantor MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). Sidang diikuti oleh sembilan hakim MK. Dari sembilan hakim yang ada, dua hakim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo. Keduannya berpendapat aturan Pres-T bertentangan dengan UUD 145 karena sudah tidak relevan dengan sistem pemilu serentak. Selain itu, aturan tersebut memberikan diskriminasi terhadap parpol baru dengan parpol lama. Parpol baru tidak diberi hak untuk mengajukan calon.

Dalam putusannya, MK berpendapat aturan Pres-T diperlukan untuk penyederhanaan partai politik (Parpol). Hal itu sejalan dengan sistem presidential yang dianut oleh bangsa ini.

"Sistem kita sering dicibir sinis yaitu sistem presidential rasa parlementer," kata Arief.

Menurut MK, dalam sistem presidensial, jumlah parpol harus terus berkurang, bukan sebaliknya terus bertambah. kbc9

Bagikan artikel ini: