Menteri Susi anggap rekomendasi KKP terkait impor garam industri diabaikan

Senin, 22 Januari 2018 | 22:08 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Rapat koordinasi terbatas di kantor Menko Perekonomian telah memutuskan untuk membuka keran impor garam industri sebesar 3,7 juta ton. Pemerintah mengklaim keputusan impor garam sebesar 3,7 juta ton itu dalam rangka menjaga stabilitas dunia industri yang membutuhkan bahan baku garam.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan keputusan impor 3,7 juta ton dinilai terlalu berlebihan. Karena sesuai pertimbangan, pihaknya hanya merekomendasikan impor garam hanya sebesar 2,1 juta ton.

“Keputusan untuk mengimpor 3,7 juta ton adalah overated dari pada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu dan tidak mengindahkan dari pada rekomendasi KKP hanya merekomendasikan 2,1 juta ton,” ujar Susi dalam Rapat Kerja di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Jakarta, Senin (22/1/2018).

Padahal, rekomendasi ditetapkan dengan dasar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2017.KKP pun mencatat produksi tahun 2017 sekitar 1,1 juta ton. Sedangkan, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 produksi garam nasional mencapai 4,1 juta ton.

Susi mengatakan pihaknya sudah melakukan survey ke lapangan para petani garam. Ia mengatakan KKP mengeluarkan rekomendasi impor garam industri sebab di dalam negeri produksi garam bagus bagus dan bisa dipakai.

Sayangnya, hal tersebut tidak dibaca oleh Kemendag dan Kemenko Perekonomian sebelum melakukan impor garam industri. "Hasil investigasi saya, itu garam petani bagus bagus dan untuk garam konsumsi saja sudah lebih lebih," ujar Susi.

Susi tidak menampik memang jika garam produksi petani dalam negeri tak lebih murah daripada impor. Ia mengaku perbedaan harga bisa mencapai Rp 1.000 hingga Rp 3.000. Namun, menurut Susi hal tersebut masih terjangkau dan malah memberikan keuntungan bagi petani garam."Betul memang kalau diatur seperti itu harga akan naik menjadi Rp 1.000 sampai Rp 2.000 atau Rp 3.000 tapi itu justru yang menguntungkan kepada petani," ujar Susi.

Susi dalam rapat meminta bantuan kepada Komisi IV untuk bisa berkoordinasi dengan Komisi VI yang mengatur dan dekat aksesnya dengan pihak Kementerian Perdagangan dan BUMN Garam. Ia berharap kebijakan impor garam tak mematikan para petani garam lokal. "Semoga ini tidak dipolitisi karena memang impor garam sudah jauh dilakukan sejak 15 tahun lalu. Tapi, saya memohon agar Komisi IV bisa mengkordinasikan hal ini," harap Susi.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti mengatakan proyeksi produksi tahun 2018 bakal meningkat menjadi 1,5 juta ton. Tambahan didapat dari prediksi Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan ada tambahan waktu panas sekitar sebulan.Panas itu yang bakal dimanfaatkan untuk peningkatan produksi. Sedangkan, total kebutuhan garam industri sebanyak 3,7 juta ton dan garam konsumsi sebesar 200 ribu ton.

KKP juga memiliki catatan sisa stok garam sejak tahun lalu sebesar 340.000 ton. “Atas dasar itu kami menetapkan rekomendasi sebesar 2,17 juta ton, kami bertahan dengan jumlah itu,” pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: