Impor beras dan garam, mau di kemanakan nasib petani kita

Selasa, 23 Januari 2018 | 10:03 WIB ET

SETELAH beras yang bakal diimpor sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam, pemerintah juga memutuskan bakal mengimpor garam pada 2018 sebanyak 3,7 ton. Namun, impor garam tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Keputusan ini diambil bersamaan dengan kesepakatan terkait jumlah garam industri yang diimpor serta teknis pelaksanaannya dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kami memutuskan, 3,7 juta ton jumlahnya (impor garam industri). Itu enggak sekaligus datangnya, bertahap," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Darmin menjelaskan, dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyepakati bahwa pelaksanaan impor garam industri dilakukan oleh Kementerian Perdagangan atas dasar data kebutuhan industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Selain itu, rapat juga membahas rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa impor garam untuk industri.

Keputusan pemerintah itu tentu saja bak menampar petani kita. Bayangkan, masyarakat kita yang agraris juga maritim merasakan sesuatu yang aneh dengan proses impor garam dan beras yang dilakukan oleh pemerintah.

Khususnya garam, hal ini tentu menjadi aneh dengan kondisi negara kita yang maritim, saat ini kelangkaan garam dan harga yang tinggi terjadi di pasaran. Sungguh sesuatu yang aneh, untuk itu wacana impor garam adalah sesuatu proses yang nantinya menguntungkan para pengusaha besar dan akhirnya justru mematikan petani garam.

Sama halnya beras, kebijakan yang sempat jadi kontroversi bahwa akan adanya fokus pengentasan kemiskinan dengan bagi-bagi beras oleh pemerintah juga merupakan suatu hal yang konyol. Harusnya pemerintah mampu memberdayakan petani lokal dengan sumber daya yang memadai sehingga dapat menjawabi kebutuhan masyarakat tanpa adanya campur tangan pihak ketiga atau importir.

Dengan persoalan tersebut di atas, maka pemerintah hendaknya segera membangun dialog dengan petani-petani lokal kita. Sehingga krisis ini segera teratasi. Persoalan yang sepertinya sangat berbahaya karena menyentuh langsung kebutuhan pokok masyarakat. Alasan apapun tidak dapat dibenarkan jika kita mengimpor tanpa pernah memperhatikan pemberdayaan petani lokal kita.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk dapat menyelesaikan persoalan ini. Dengan kekayaan alam dan potensi yang kita miliki, harusnya tidak perlu melakukan impor. Karena malah nantinya menguntungkan pihak importir dan segelintir orang saja. Untuk itu wajib untuk mendengarkan petani dan membantu secara total petani-petani kita. Jangan membunuh nasib dan pekerjaan petani-petani kita. Berdayakanlah mereka, karena hanya demikianlah cita-cita kemandirian bangsa dapat terwujud. kbc7

Bagikan artikel ini: