Anggaran pembiayaan ultra mikro ditambah jadi Rp2,5 triliun

Rabu, 24 Januari 2018 | 09:43 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah menaikkan anggaran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menjadi Rp 2,5 triliun pada 2018 yang digunakan untuk pembiayaan ekonomi rakyat. Pembiayaan ultra mikro itu naik Rp 1 triliun dari tahun lalu Rp 1,5 triliun.

"Tujuan dari pembiayaan ultra mikro dengan alokasi anggaran senilai Rp 2,5 triliun pada tahun ini, yang sebelumnya pada 2017 sebesar Rp 1,5 triliun, pertama adalah untuk mengkolaborasikan program-program pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan ekonomi rakyat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR-RI di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Dia menjelaskan, UMi adalah suatu program yang merupakan tahap lanjutan dari bantuan sosial menjadi kemandirian usaha. "Pesertanya adalah masyarakat yang sangat miskin yang mendapat bantuan pemerintah. Jika sudah lebih mandiri, mereka masuk ultra mikro. Kalau makin berkembang, maka akan masuk ke dalam kelompok segmen kredit usaha rakyat, dan mereka bisa mandiri secara ekonomi," ungkap dia.

Program UMi ini menyasar orang-orang yang berada di ujung garis kemiskinan, namun telah mampu memulai kegiatan ekonomi secara mandiri. Sri Mulyani kemudian mengklasifikasikan, orang yang terima pembiayaan juga tidak sebesar yang telah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Usaha milik mikro yang berada di lapisan terbawah selama ini sangat kesulitan mendapatkan akses permodalan dari perbankan. Biasanya, peraturan perbankan tidak memungkinkan masuk ke dalam usaha yang sangat kecil ini," tutur dia.

"Oleh karena itu, usaha mikro ini membuat kebijakan di mana pembiayaan untuk pinjam maksimal sebesar Rp 1-10 juta per debitur, dengan tenggang masa pinjaman 2-24 bulan," tambah dia.

Dia juga turut memaparkan prinsip kebijakan pembiayaan ultra mikro. "Keberadaan UMi ini akan memberdayakan sekaligus memperkuat, tidak hanya sekadar memberi pinjaman, tapi juga diberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dari para pelaku ultra mikro," papar dia.

Terkait pelaksanaan, Kemenkeu masih akan terus mengkajinya. "Untuk UMi ini masih dalam bentuk piloting, masih terus kita review. Apakah skemanya sudah betul, penyalurannya sudah betul, dan juga targetingnya," ucap Sri Mulyani. kbc10

Bagikan artikel ini: