Mulai 1 Februari, pemeriksaan barang impor dilakukan di luar pelabuhan

Selasa, 30 Januari 2018 | 21:38 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Terhitung mulai 1 Februari 2018, pemeriksaan barang impor yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akan dilimpahkan ke Kementerian atau Lembaga (K/L) sebagai bagian dari upaya menurunkan larangan terbatas (lartas).

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar hal-hal yang membatasi kegiatan impor dikurangi. Dengan adanya pelimpahan tersebut, pemeriksaan barang impor tak lagi dilakukan di pelabuhan maupun bandara atau border, melainkan di luar pelabuhan atau post-border.

Selama ini terdapat 10.826 kode harmonized system untuk barang impor, yang mana 48,3 persennya harus masuk dan ditahan di pelabuhan atau border untuk diverifikasi. Dari 48,9 persen itu, nantinya bakal diturunkan lagi ke 20,3 persen yang ditahan di pelabuhan. Sementara sisanya bisa diverifikasi di luar border.

Direktur Teknis Kepabeanan dan Cukai R Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan pergeseran pemeriksaan dilakukan dengan tidak menghilangkan persyaratan impor. Artinya, importir tetap harus memenuhi persyaratan dan dokumen impor.

"Pergeseran dari border ke post-border itu enggak menghilangkan persyaratan impor, akan tetapi yang selama ini pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bea Cukai menjadi dilakukan di K/L seperti Kemendag, Kemenperin, BPOM," kata Fadjar di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2018.

Fadjar menjelaskan penimbunan barang dengan adanya pergeseran pengawasan, akan diserahkan ke masing-masing K/L. Namun, Bea Cukai mengusulkan pada prinsipnya tidak mengurangi penggunaan barang tersebut.

"Misalnya dari pelabuhan ternyata digeser ke gudang, itu kan sama saja mereka (importir) harus membayar sewa tempat. Maka kita pada prinsipnya usulkan agar tak mengurangi manfaat penggunaan barang tersebut," tutur Fadjar.

Namun demikian, tak semua barang nantinya dilepas ke K/L dan diperiksa di post-border. Terdapat empat jenis, di antaranya yang berhubungan dengan kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L). kbc10

Bagikan artikel ini: