Demi ketahanan pangan, butuh Inpres moratorium konversi lahan pertanian di Jawa

Senin, 12 Februari 2018 | 08:10 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo dihimbau segera memberlakukan moratorium atau penghentian konversi lahan pertanian  pangan di Jawa yang dinilai kian mencemaskan.

Ketua Himpunan Institut Pertanian Bogor (HA IPB) Fathan Kamil mengatakan degradasi alih fungsi lahan pertanian di Jawa kian sulit dikendalikan .Kondisi tidak terlepas tarik menaik kepentingan penggunaan lahan pertanian dengan kebutuhan perumahan serta industri.

“Ketahanan pangan menjadi lemah kemudian ketahanan nasional pun akan ikut lemah. Ini dampaknya jangka panjang,”ujar Fathan kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Menurut Fathan produktivitas hasil tanam lahan pertanian tertinggi di Tanah berada di Jawa . Kondisi ini akan sulit tergantikan dengan ekstensifikasi lahan pertanian seperti program -pencetakan sawah baru di luar Jawa.

“Kita mendorong agar pemerintah pusat segera memberlakukan morotarium konvesi lahan pertanian pangan di Jawa , kemudian dikonsolidasikan (lahan red) untuk benar-benar disecure-kan pemerintah.Daripada  mencetak lahan sawah baru  yang resikonya ukuran feasibility study dan kelayakan belum terukur , lebih baik existing bisa diselamatkan,”ujarnya

Apalagi lahan pertanian di Jawa merupakan lahan irigasi teknis yang nilai investasi yang ditanamkan pemerintah sangatah besar.Luas audit lahan pertanian  di Tanah Air mencapai 8,1 juta hektare (ha). Belum ada kajian representarif terbaru yang merilis berapa pastinya lahan pertanian pangan yang beralih fungsi.

Namun, data Badan Pusat Statistik pada 2003-2013 mengungkapkan sebesar  508.000 ha lahan pangan telah  beralih fungsi.Sebetulnya , untuk meredam laju konversi lahan pertanian , telah diterbitkan Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sebagai operasional teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11  tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Namun Fathan menilai regulasi tersebut belum memberikan perlindungan optimal terhadap lahan pertanian.

Menurutnya banyak institusi teknis yang mencampuri  proses penetapan lahan abadi  pertanian justru mengabaikan semangat UU 41 tahun 2009.  Penetapan Tata Ruang Tata Wilayah malah berorientasikan terhadap Pendapatan Asli  Daerah (PAD) yang notabene diluar kepentingan sektor pertanian . Adapun perumusan Peraturan Daerah  mengenai kawasan dan cadangan lahan pertanian berkelanjutan  sulit dilakukan karena besar tarik menarik kepentingan diluar sektor  pertanian.

Karenanya, Fathan berpendapat semua  kewenangan berkaitan status lahan pertanian ditarik langsung Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden. Dengan begitu tidak mudah bagi pejabat teknis dan didaerah mengeluarkan izin untuk mengubah status alih fungsi lahan pertanian.

Menurutnya di negara industi maju pun bagi warga negara yang menjaga  lahan pertanian justru memperoleh pelbagai insentif dari jaminan pendidikan,kesehatan hingga memberikan garansi pembelian hasil panen. Karena mereka yakini , ketahanan nasional tidak akan terwujud tanpa dukungan ketersediaan sumber daya lahan untuk memasok kebutuhan pangan yang memadai.

"Seberapa besar kemampuan untuk mensupport ketersediaan pangan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat jika lahan terus beralih fungsi?  Kalau harus diimpor seberapa kuat kemampuan masyarakat mampu membelinya?

Sementara di lahan pertanian nonpangan penguasaan sudah diinvestasikan oleh badan usaha atau korporasi. Atas hal tersebut, HA IPB mendorong pemerintah mempercepat moratorium konversi lahan pertanian.

Sebagai informasi saja, dengan alasan menjaga deforestasi khususnya keberlangsungan hutan konservasi, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola dan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.Aturan moratorium ini sudah beberapa kali diperpanjang sejak tahun 2011.kbc11

Bagikan artikel ini: