Panen belum merata, fleksibelitas HPP beras naik jadi 20%

Senin, 12 Februari 2018 | 21:29 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah menetapkan penaikan fleksibilitas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras sebesar 20% dari Inpres No 5 tahun 2015. Langkah ini diambil menyusul masih mahalnya harga gabah di pasar sehingga menyulitkan pengadaan cadangan pangan pemerintah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan keputusan tersebut merujuk hasil rapat koordinasi terbatas di kantor Menko Perekonomian tertanggal 8 Agustus 2018 lalu. Namun keputusan tersebut berlaku sampai April mendatang atau dihentikan ketika tibanya musim panen raya.

“Penetapan fleksibelitas itu batas maksimal yang diberikan kepada Bulog menyerap gabah.Tergantung harganya. Tapi tidak selalu dipakai,” ujar Enggartiastio kepada wartawan usai menghadiri seminar di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Enggartiasto mengakui penaikkan fleksibelitas gabah dan beras 20% diatas HPP ini mengandung risiko yakni memicu makin mahalnya harga gabah diingkat petani. Dalam praktek sebelumnya, penaikkan fleksibelitas HPP juga dilakukan namun hanya 10%.

Saat ini, harga gabah kering panen disejumlah daerah masih diatas Rp 5.500 per kilogram (kg).Pada saat yang sama , apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan menyulitkan petani karena rentan mengalami resiko gagal panen mengingat tingginya curah hujan .

Adapun Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyambut positif keputusan tersebut.Dia menyakini kebijakan tersebut akan mengguntungkan petani disaat trend penurunan harga gabah.

Kesempatan sama Direktur Utama Djarot Bulog mengatakan penaikkan fleksibelitas HPP gabah dan beras 20 % diatas Inpres dengan pertimbangan realitas dilapangan bahwa Bulog kesulitan mengakumulasi pengadaan stok pangan pemerintah. Namun menurut Djarot kebijakan fleksibelitas HPP diatas 20 % rakortas tersebut belum dapat dieksekusi Bulog.

Pasalnya, Bulog masih menunggu risalah rapat yang meminta Kemendag menetapkan fleksibelitas HPP gabah dan beras 20 % diatas Inpres No 5 tahun 2015. “Yang memiliki kewenangan menetapkan harga adalah Kementerian Perdagangan,”kata dia.

Djarot mengatakan penetapan fleksibelitas HPP gabah dan beras tersebut semestinya pemerintah juga menyediakan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan skema penaikkan fleksibelitas HPP gabah dan beras 20% diatas Inpres No 5 tahun 2015 tersebut maka, harga gabah kering panen (GKP)  menjadi Rp 4.440 kg dari sebelumya sebesar Rp 3.700 per kg.

Sementara, untuk gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp 5.520 per kg dari Rp 4.600 per kg. Adapun, harga beras seperti tercantum Inpres no 5 tahun 2015 sebesar Rp 7.300 menjadi Rp 8.760 per kg.

Tahun ini, Bulog menetapkan target pengadaan sebesar 2,7 juta ton setara beras yang diprioritaskan  menggunakan skema komersial atau sesuai harga pasar.Tentunya dengan menetapkan standar dan mutu kualitas .

Kendati situasi panen masih bersifat spot, Sekertaris Perusahaan Perum Bulog Siti Kuwati mengatakan Bulog sudah melakukan pengadaan beras sejak Januari lalu yang tercatat sebesar 5.467 ton. Jumlah gabah dan beras yang diserap lebih lebih besar dari dua tahun terakhir yakni Januari 2016 baru sebesar 641 ton dan di Januari 2017 sebesar 4.148 ton.  Adapun  per 12 Februari hingga pukul 17.00 WIB, pengadaan beras saat ini sebesar 10.232 ton atau sekitar 12 % dari target pengadaan bulan Februari.

Februari 2016, pengadaan beras Bulog 4.148 ton. Di tahun berikutnya, realisasi pengadaan beras Bulog meningkat signikan mencapai 48.884 ton.kbc11

Bagikan artikel ini: