Soal beyoung cabotage, Kadin Jatim desak pemerintah lakukan konsolidasi internal

Selasa, 20 Februari 2018 | 19:13 WIB ET
Dedy Suhayadi
Dedy Suhayadi

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menilai kebijakan pemerintah dalam penerapan beyond cabotage untuk komoditas batu bara, CPO dan beras harus dibarengi dengan konsolidasi di internal pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya positif dalam peningkattan dan kesiapan di sektor pelayaran untuk melaksanakannya.

Apalagi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 82/2017 tentang penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu tersebut dinillai tidak sejalan dengan Inpres  nomor 5/2005 tentang pemberlakuan asas cabotage.

“Dalam inpres 2/2005 secara tegas disebutkan bahwa seluruh kapal yang beroperasi di Indonesia haris berbendera Indonesia, sementara pada Permendag nomof 82/2017 masih memberikan kesempatan kepada kapal asing untuk tetap beroperasi jika pelayaran di tidak sanggup karena keterbatasan armada,” tegas Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Organisasi, Dedy Suhayadi di Surabaya, Selasa (20/2/2018).

Menurutnya, harus ada jalan tengah dalam persoalan itu, yaitu dengan mewajibkan kapal asing yang berlayar di perairan  Indonesia tersebut bekerjasama dengan pengusaha dalam negeri. Sehingga awak  kapal dan pekerja di kapal juga menggunakan SDM dalam negeri.  “Kalau Permendag 82/2017 itu kan melepas, tidak mewajibkan asing bekerjasama,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Surabaya, Steven H Lasawengen mengatakan bahwa kesiapan sektor pelayaran atas pemberlakuan beyoung cabotage untuk ekspor batu bara dan CPOpada Mei 2018 masih sangat minim. Jumlah kapal besar 70.000 DWT berbendera Indonesia yang bisa mengangkut komoditas ekspor tersebut tidak banyak.

“Jika benar akan diberlakukan, maka saya khawatir akan mengganggu ekspor batu bara kita. Karena  yang bisa diangkut dengan kapal Indonesia hanya sekitar 30 persen,” tegasnya.

Sementara pengusaha juga enggan berinvestasi untuk membangun kapal besar karena mahalnya biaya. Ia memperkirakan biaya pembangunan kapal dengan bobot 70.000 ton DWT mencapai sekitar US$ 30 juta atau sekitar Rp 360 miliar. “Investasi sebesar itu baru bisa balik modal sekitar 15 tahun hingga 20 tahun,” tegasnya.

Selain itu, kepastian usaha juga belum  bisa diharapkan, karena belum tentu pengangkutan batubara tersebut akan terua berjalan. Bisa saja dua hingga tiga tahun kedepan akan anjlok. “Belum lagi persaingan dengan pengusaha lain. Ini yang kemudian membuat pegusaha pelayaran menjadi enggan” pungkas Steven.kbc6

Bagikan artikel ini: