Chatib Basri: Respon ekonomi digital dengan fleksibelitas regulasi

Rabu, 21 Februari 2018 | 20:42 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Aktivitas ekonomi berbasis digital yang dinamis dan cepat harus direspon dengan fleksibelitas regulasi. ”Pemerintah sebaiknya merubah birokrasinya yang selama  ini kaku,” ujar ekonom Universitas Indonesia Dr Chatib Basri dalam seminar "Quo Vadis Ekonomi Digital Indonesia" di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Chatib menambahkan selaku regulator yang menyikapi  ekonomi digital sebaiknya  hanya mengatur ketentuan-ketentun yang bersifat prinsip. "Karena, kalau mau mengikuti peraturan secara rinci, aturan tersebut bisa cepat berubah seiring dengan perubahan kegiatan ekonomi digital," terangnya.

Kendati demikian, sambung Chatib regulator harus mampu mengejar inovasi teknologi informasi yang sangat cepat berubah. "Tantangan pemerintah dan regulator ada pada perubahan itu. Regulasi yang dikeluarkan dalam waktu sangat singkat bisa tiba-tiba menjadi usang," papar mantan Menteri Keuangan itu.

Chatib mencontohkan sebelumnya pemerintah tidak membayangkan penerapan strategi pembiayaan melalui mekanisme Peer to Peer Lending (P2P). "Sebelumnya, praktik itu sesuatu yang tidak mungkin. Di Indonesia, (kreditur) yang bertemu langsung dengan orangnya (debitur) saja tidak bayar," tuturnya.

Namun, menurut Chatib saat ini skema P2P berbasis teknologi finansial (fintech) justru mampu berjalan dan terus berkembang. "Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Misalnya, bikin produk yang menyasar individu. Untuk asuransi, premi bisa beda tiap orang begitu juga dengan bunga bank," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: