Dongkrak ekspor RI hingga 500%, TKI dan mahasiswa jadi duta perdagangan

Senin, 05 Maret 2018 | 22:17 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyusun ‘Program Kolaborasi Nasional 500 Perusahaan Dongkrak Ekspor  500%’ yang disampaikan ke pemerintah pada TEI 2016. Peningkatan ekspor 500% itu diharapkan mampu dicapai dalam waktu 10-15 tahun mendatang

 

Ketua Komite Tetap Hukum dan Pengamanan Perdagangan Kadin Indonesia Ratna Sari Loppies mengatakan, target ekspor sebesar 500% bukanlah suatu yang mudah dilakukan. Namun Indonesia harus menanggalkan mindset untuk mendorong ekspor nasional. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, kinerja ekspor non migas Indonesia sudah tertinggal dibandingkan Vietnam, bahkan Bangladesh

Ratna mengatakan pemerintah bisa menerapkan pola baru untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan peran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai ‘duta perdagangan‘ untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.Selain TKI, peran pelajar Indonesia juga bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia. Pasalnya, keduanya memiliki potensi besar mengingat jumlah TKI dan pelajar Indonesia di luar negeri cukup banyak. "Bekali produk Indonesia sebagai pemasaran dan student signifikan memasarkan," ujar Ratna dalam diskusi di Jakarta, Senin (5/3/2018).

Menurut Ratna konsep tersebut bahkan sudah sukses dilakukan oleh salah satu produk mie instan Indonesia. Produk tersebut berhasil mengekspor secara besar-besaran untuk memenuhi pasar TKI dan pelajar yang ada di luar negeri. "Indomie sukses melalui TKI yang membawa (mie instant) sendiri. Why not itu sebagai suatu pola," terangnya.

Dirinya mencontohkan pemerintah bisa membekali TKI atau pelajar sebelum diberangkatkan ke negara tersebut dengan produk unggulan. Sehingga, produk Indonesia bisa lebih dikenal di luar negeri."Misalnya gini, misanya memberangkatkan TKI kasih aja goodie bag dari make up dari apa kan di sana jadi seperti iklan, seperti sampling," kata Ratna.

Dirinya bahkan sudah sempat mengusulkan hal ini kepada pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, dia belum mengetahui apakah usulan tersebut dipakai atau justru diabaikan."Saya pernah lempar isu begini ke Depnaker yang tangani itu di kantor Wakil Presiden (Wapres). Saya enggak tahu itu jalan atau enggak," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: