JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan tidak ada kebocoran terhadap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Namun mereka mengakui jika ditemukan adanya penyalahgunaan data pribadi tersebut.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) selaku Ketua BRTI Ahmad M. Ramli membenarkan adanya laporan masyarakat mengenai pendaftaran nomor dalam jumlah banyak dan memakai satu NIK tertentu. Pihaknya juga telah melakukan pendalaman dan tidak menemukan ada kebocoran data dari sistem.

"Yang terjadi saat ini yang menjadi berita adalah penyalahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data," ujar Ramli melalui keterangan resminya, Senin (5/3/2018).

Dia mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati menjaga identitas individu, terutama saat meminta bantuan untuk melakukan registrasi prabayar. "Jangan sampai dicatat, difoto, difotocopy kecuali (pendaftaran) pada gerai milik operator langsung," sebutnya.

Adapun Kemenkominfo sudah mengantisipasi sejak awal dengan memberikan “Fitur Cek NIK” agar masyarakat mengetahui nomor apa saja yang terdaftar atas NIK miliknya. Sedangkan masyarakat yang merasa NIK dan KK-nya digunakan oleh orang lain tanpa hak agar menghubungi gerai operator.

Sebelumnya sejumlah orang mengeluh melalui akun media sosial Twitter. Keluhan tersebut menyebutkan bahwa NIK dan KK miliknya digunakan untuk mendaftar di sekitar 50 nomor telepon, tanpa ada izin sebelumnya. kbc10