Dinilai tak bergigi, OP didesak segera berbenah

Kamis, 08 Maret 2018 | 21:14 WIB ET
Deddy  Suhajadi
Deddy Suhajadi

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menegaskan bahwa keberadaan Otoritas Pelabuhan (OP) di Tanjung Perak, sesuai amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2008, sebenarnaya sangat strategis dan vital. Tetapi sejak diundangkan tahun 2008, OP seolah tak memiliki kekuasaan di pelabuhan Tanjung Perak. OP terkesan mandul dan ompong, tak bergigi.

Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Deddy  Suhajadi mengatakan, sebagai wakil pemerintah di wilayah pelabuhan, sebenarnya OP telah diberi hak dan kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan, termasuk soal sewa lahan dan  penentuan tarif di pelabuhan.

“Tetapi pada kenyataanya, tugas-tugas tersebujustru diambilalih oleh Pelindo III. Hampir seluruh pekerjaan di pelabuhan, penentuan tarif, sewa lahan dan lain sebagainya justru dikuasai oleh Pelindo III. Padahal Pelindo sebenarnya hanya operator pelabuhan,” ujar Deddy Suhajadi di Surabaya, Kamis (8/3/2018).

Dalam pelaksanaannya,  Pelindo III kemudian membentuk sejumlah anak perusahaan dan cucu perusahaan yang akhirnya  bersaing dengan asosiasi-asosiasi  di Pelabuhan.

“Pelindo III sebagai operator di pelabuhan sampai sekarang masih sarat dengan aksi monopoli. Dan ini sangat bertentangan dengan UU nomor 17/2008 yang memiliki ruh anti monopoli,” tambah Deddy.

Pelindo sampai saat ini masih terus melakukan menopoli dengan membentuk anak dan cucu perusahaan yang bersaing dengan asosiasi yang ada di pelabuhan. "Kalau di Perak berarti Pelindo III yang melakukan banyak monopoli," tandasnya.

Kadin tegas mengatakan ini, karena mendapatkan laporan dari banyak perusahaan yang merasa dirugikan dengan tidak berfungsinya OP dan makin mengguritanya bisnis Pelindo III. Monopoli ini sangat merugikan.

Karena itu Kadin Jatim berniat untuk melaporkan masalah ini ke Kementerian Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta sebelum akhir Maret ini. Dedy mengakui masalah ini bukan main-main  karena menyangkut kondusivitas dunia usaha di pelabuhan.

"Kalau menyangkut masalah dunia usaha maka tidak bisa diabaikan. Kadin harus memperjuangnya itu semua.  Semua pihak harus melaksanakan amanah undang-undang tersebut. OP harus lebih agresif untuk menata pelabuhan,” tekannya.kbc6

Bagikan artikel ini: