Lebihi kuota, taksi online bakal ditindak

Jum'at, 09 Maret 2018 | 08:48 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Pemerintah memberlakukan moratorium kuota angkutan umum atau taksi berbasis aplikasi dalam jaringan (taksi online) di tiap provinsi seluruh Indonesia. Dengan adanya moratorium kuota ini, maka jika ditemukan taksi online yang beroperasi di luar kuota akan ditindak tegas.

"Tindakan tegas terhadap yang melanggar adalah tindak pidana ringan atau tilang," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan saat melakukan kunjungan kerja di Surabaya, Kamis (8/3/2018).

Turut serta dalam kunjungan kerja Menko Luhut adalah Menteri Perhubungan Budi Sumadi. Mereka menyempatkan meninjau pelaksanaan uji kendaraan bermotor (kir) gratis bagi angkutan daring di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Wiyung Surabaya.

Dia mengatakan, uji kir dan SIM A Umum adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pengemudi taksi online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108/2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Sepekan yang lalu, pemerintah telah memberi subsidi pengurusan SIM A Umum dengan biaya cuma Rp 100 ribu bagi pengemudi taksi daring. "Hari ini kami beri kemudahan lagi dengan menggratiskan pengurusan uji kir," ucapnya.

Pemerintah memberi waktu hingga sebulan ke depan untuk pengurusan SIM A Umum dan uji kir bagi para pengemudi taksi daring. Setelah itu, Pandjaitan menegaskan akan menerapkan tindakan tegas bagi yang melanggar.

"Sudah ada aturannya. Kuota taksi online juga telah diberlakukan pembatasan per wilayah. Di New York Amerika Serikat pun taksi daring juga diatur seperti ini," ucapnya. kbc10

Bagikan artikel ini: