BPH Migas kumpulkan Pemda dan stakeholder bahas kenaikan harga gas di 5 wilayah ini

Kamis, 15 Maret 2018 | 18:45 WIB ET

SURABAYA,kabarbisnis.com: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)kian mematangkan rencana  kenaikan harga gas bumi untuk pelanggan Rumah Tangga di lima wilayah, yaitu Sidoarjo-Mojokerto, Surabaya-Gresik, Pasuruan-Probolinggo, Semarang dan Blora.

Guna menjaring aspirasi atau pendapat dari seluruh pemerintah daerah setempat tentang rencana kenaikan harga gas tersebut, maka pada hari ini, Kamis (15/3/2018) BPH Migas telah mengumpulkan delapan pemda yang masuk dalam lima wilayah tersebut beserta stakeholder terkait.

“Sejak 11 tahun yang lalu harga gas bumi belum pernah naik. Padahal harga pembelian gas saat ini sudah mengalami kenaikan  sangat besar, sehingga perlu adanya penyesuaian harga. Pada tahun 2007, harga pembelian gas  dari hulu masih sekitar US$ 3 per mmbtu, sementara saat ini harga sudah berada dilevel US$ 6,3 per mmbtu atau bahkan lebih,” ujar Komite BPH Migas Hari Pratoyo di Surabaya.

Walaupun harga pembelian gas bumi di hulu rata-rata mencapai sekitar US$ 6,3 per mmbtu, tetapi untuk konsumsi Rumah tangga, PBH Migas mematok dengan harga paling rendah, yaitu sekitar US$ 4,72 per mmbtu. Sehingga harga gas bumi ke konsumen rencananya akan mengalami kenaikan dikisaran harga tersebut.

Untuk harga gas bumi wilayah Surabaya-Gresik misalnya, rencananya akan dinaikkan dari Rp2.500 per meter kubik menjadi Rp 4.246 per meter kubik.  Untuk wilayah Sidoarjo-Mojokerto dari harga Rp2.496 per meter kubik menjadi Rp 4.253 per meter kubik. Wilayah Pasuruan-Probolinggo dari harga Rp2.496 per meter kubik menjadi Rp 4.254 per meter kubik, Semarang dari harga Rp 3.333 per meter kubik menjadi Rp  4.248 per meter kubik dan Blora dari harga Rp 3.333 per meter kubik menjadi Rp 4.245 per meter kubik.

Menurutnya, kenaikan ini memang harus dilakukan. Selain karena harga beli gas bumi dari hulu sudah mengalami kenaikan sangat besar, Badan Usaha yang mendapatkan penugasan, dalam hal ini PT Perusahaan Gas Negara atau PT PGN Tbk. juga telah melakukan pembangunan jaringan gas bumi secara mandiri.

“Pembangunan jargas yang dilakukan itu, sekitar 50 persen memang menggunakan dana APBN, tetapi 50 persen lainnya menggunakan dana PGN sendiri sehingga hitungannya harus menggunakan keekonomian agar keberlangsungan penyaluran gas bumi ini bisa terus dilakukan sehingga jangkauannya menjadi semakin luas,” tambah Komite BPH Migas Jugi Prajogjo.

Menanggapi rencana tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pemerintah Kabupaten  Gresik Nuri Mardiana menyambut positif dan menyatakan persetujuannya. Ia mengatakan, dengan melihat berbedaan harga saat tahun 2007 dengan sekarang yang cukup besar, maka kenaikan memang harus dilakukan. Tetapi pihaknya meminta agar kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap mengingat kenaikan cukup besar, hampir dua kali lipat dari harga saat ini.

“Kami realistis saja, seperti halnya kabupaten Pasuruan yang menyatakan persetujuannya, saya juga menyatakan setuju. Tetapi kami berharap kenaikan ini dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak kaget,” ujar Nuri.

Pada saat yang sama, Director of Commerce PT PGN, Danny Praditya mengatakan bahwa kenaikan harga ini dilakukan agar PGN bisa memperbaiki layanan dan memperluas penetrasi dengan terus melakukan pembangunan jaringan gas di berbagai kota tersebut.

“Bagaimana  program bisa terus berkesinambungan sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati gas bumi di Indonesia. Di Blora msialnya, tidak adil jika dari 4 ribu rumah tangga, yang menikmati hanya 600 rumah tangga saja,” pungkas Danny.kbc6

Bagikan artikel ini: