Banyak importir nakal, Kemendag tegaskan aturan 'border' dan 'pos border'

Jum'at, 16 Maret 2018 | 08:19 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, masih banyak pelaku usaha atau importir yang tidak mentaati aturan melalui skema pemeriksaan “Border” dan  "Post Border". Padahal skema post border  yang diberlakukan sejak Februari lalu bertujuan untuk menggairahkan dan membangun iklim usaha supaya kondusif, khususnya terhadap industri bahan baku.

Border dan post border ini merupakan skema untuk memilah komoditas dan pemeriksaan barang impor agar lancar dari proses di pelabuhan hingga masuk ke dalam negeri. Pemeriksaan border dilakukan oleh petugas bea cukai dengan menyertakan dokumen kepabean. Sedangkan komoditas di post border hanya diperiksa oleh kementerian dan lembaga terkait dengan membuat self declaration secara online melalui situs resmi Kemendag.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengatakan bahwa skema border dan  post border adalah keputusan pemerintah untuk memilah komoditas dan menyederhanakan izin impor terutama bahan baku industri berorientasi ekspor. Namun dalam pelaksnaannya, masih ada beberapa pelaku usaha yang berindikasi melanggar peraturan tersebut.

"Pemerintah akan tegas memberlakukan aturan yang ada, dan adanya pelanggaran oleh beberapa pelaku usaha ini masih kami kaji, sebab ini merupakan aturan baru dan mulai berlaku Februari 2018. Kami minta supaya pelaku usaha untuk tertib, dan kalau ada yang melanggar tentunya akan ada sanksi," kata Nurwan saat membuka acara Sosialisasi dan Coaching Clinic Penyederhanaan dan Pergeseran Impor dari Border ke Post Border di Surabaya, Kamis (15/3/2018).

Dia mengatakan target Indonesia menjadi negara yang easy doing business akan tercapai apabila kepercayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha tidak diciderai. Apalagi, skema border dan post border tersebut sangat memudahkan importir dalam mendorong industri dalam negeri yang kekurangan bahan baku.

"Kalau dulu mau impor harus ada surat rekomendasi yang ada tanda tangannya, sekarang tidak karena kita bangun komunikasi dengan kementerian lainnya yang terkait. Namun, kadang ada komoditas yang harus ada rekomendasi karena untuk proteksi industri dalam negeri," jelasnya.

Data Kemndag menyebut, dari total pos tarif HS sebanyak 3.451 lartas di border yang ada, kini telah terjadi pergeseran ke post border hingga 76,5%. Sekarang sebanyak 809 lartas dilakukan di border dan sebanyak 2.642 lartas dilakukan di post border.

Adapun komoditas yang masuk pemeriksaan di border misalnya seperti udang spesies tertentu (dilarang), bahan perusak ozon, bahan peledak PCMX, prekusor, beras, pakaian bekas (dilarang), bahan berbahaya, garam, tekstil, batik, minuman beralkohol, limbah non B3, dan komputer serta telepon selular.

Sedangkan komoditas yang masuk di post border seperti pelumas, semen clinker, bahan baku plastik, ban, besi baja dan produk turunan, produk kehutanan, jagung, mesin multifungsi, kaca lembaran hingga produk hortikultura.kbc6

Bagikan artikel ini: