Prospek industri peternakan sapi potong belum akan bergairah

Sabtu, 17 Maret 2018 | 21:45 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dunia usaha peternakan sapi potong nasional tidak dapat menyanggupi ketentuan pemerintah yang mewajibkan impor sapi dengan rasio 5 (sapi  potong) : 1 (indukan). Sementara, pemerintah sendiri bersikeras baru akan mengevaluasi pada akhir  2018 mendatang.

Apabila pemerintah tetap memaksa menjalankan, maka dikhawatirkan akan terjadi pengurasan sapi potong nasional di tahun berikutnya. Nanang Subendro,petenak dari Usaha Penggemukan Sapi  Potong Mandiri mengatakan empat tahun  berjalan kebijakan Presiden Joko Widodo belum menunjukkan keberpihakan untuk menggairahkan industri peternakan sapi potong dalam negeri .

Kewajiban impor sapi indukan tertuang dalam Permentan No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Permentan no 49 tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Rumiansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Nanang pelaku usaha siap mendukung keinginan pemerintah meningkatkan populasi ternak sapi dalam negeri. Hanya saja, ketentuan impor sapi dengan rasio 5 : 1 tidak dapat dipaksakan kepada industri penggemukan sapi nasional.

Diterangkan apabila kapasitas kandang peternak penggemukan sapi sebesar 10.000 ekor, dengan ketentuan pemerintah ini maka harus mengimpor sapi indukan 2.000 ekor setiap empat bulan sekali. Selama ini, perputaran modal  sapi bakalan sekitar empat bulan. Sementara untuk mengembangbiakan sapi indukan butuh  mencapai dua tahun.

Apabila dengan membibitkan sapi maka dalam waktu 1,5 tahun saja kapasitas kandang sudah terisi  penuh sapi  indukan. Akibatnya peternak tidak dapat menerima impor sapi bakalan pada tahun berikutnya. Pada tahun tersebut, dia mengkhawatirkan akan terjadi pengurasan sapi lokal sebagaimana terjadi pada tahun 2012-2013 karena dunia  usaha tidak dapat mendatangkan sapi bakalan (untuk digemukan ).

Tahun 2018, Nandang memprediksikan defisit kebutuhan daging sapi nasional 162.000 ton atau setara 890.000 ekor .Karena dengan untuk memenuhi  konsumsi daging sapi nasional sebesar 769.000 ton setara 4,24 juta ekor ,  pasokan daging sapi dalam negeri hanya  606.000 to atau setara 3,34 juta ekor.

“Pembicaraan sesama peternak, industri peternakan penggemukan sapi skala besar juga kesulitan menjalani (ketentuan impor  sapi  rasio 5 :1 red),” ujar Nanang kepada kabarbisnis.com disela Tantangan dan Peluang Agribisnis 2018  di Jakarta, kemarin.

Nanang menjelaskan secara umum daya beli masyarakat turun akan berimbas terhadap industri peternakan sapi potong. Selain itu nilai tukar rupiah terhadap US$ juga menyebabkan  kenaikan ongkos produksi  bagi peternak sapi bakalan.

“ Sepanjang tahun 2017, nilai tukar rupiah  terhadap dolar AS berada di posisi Rp 13.300-Rp 13.400. Sekarang sudah Rp 13.765 . Setiap kenaikan Rp 1.000 akan menaikkan harga sapi bakalan Rp 1  juta per ekor,” terangnya.

Selain itu, keputusan pemerintah melanjutkan impor daging kerbau india juga membuat industri penggemukan sapi kian lesu. Kelesuan bisnis daging sapi  dilihat turunnya harga daging sapi bobot hidup yang turun menjadi Rp 42.000 per kilogram (kg) ditingkat peternak , dari sebelumnya Rp 45.000 per kg.

Pada sisi lain, distribusi daging impor kerbau beku ini juga hingga pelosok kabupaten di Sumatera.Padahal, dalih pemerintah mengimpor daging impor kerbau beku karena awalnya pemerintah berkeinginan melakukan stabillisasi harga daging sapi di kawasan Jabodetabek .

Sementara pada prakteknya harga daging beku kerbau impor justru dioplos, menjadi konsumen memperoleh dikisaran Rp  100.000 per kg. Ketentuan pemerintah menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi sebesar Rp  80.000 per kg sulit terwujud. Importasi tersebut  tidak menyurutkan harga daging sapi di pasar yang masih bertengger di kisaran Rp 110.000-Rp 120.000 per kg.

Sepanjang tahun 2017, realisasi impor sapi bakalan menurun sekitar 20% menjadi 480.000 ekor. Padahal tahun 2016, sebelum ketentuan importasi sapi dengan rasio 5:1,feedloter masih mampu mendatangkan sapi bakalan diatas 600.000 ekor.kbc11

Bagikan artikel ini: