Genjot jumlah wirausaha, Kemkop UKM siap beri bantuan modal

Rabu, 21 Maret 2018 | 08:12 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) membuat langkah strategis dengan memberi permodalan bagi usaha rintisan atau wirausaha pemula. Langkah ini untuk terus menambah jumlah wirausaha di Tanah Air.

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati, pihaknya sudah membuat aturan  Keputusan Deputi Pembiayaan tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pengembangan wirausaha pemula (WP) di Indonesia.

"Bantuan pemerintah ini untuk penguatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui start-up capital untuk pengembangan usaha," kata Yuana dalam keterangan resminya, Selasa (20/3/2018).

Lewat beleid tersebut, ia berharap para pebisnis pemula bisa mendoron perkembangan ekonomi di daerah tempat tinggal mereka di sejumlah daerah. Baik itu di perbatasan, kawasan ekonomi khusus (KEK) dan lainnya. "Bantuan pemerintah bagi WP ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro sehingga dapat naik kelas," jelas Yuana.

Sayang, Yuana tidak  merinci todal sumber dana permodalan tersebut. Yang jelas, dana itu disiapkan bagi 1.830 pebisnis pemula. Dengan besaran pinjaman antara Rp 10 juta sampai Rp 13 juta. Adapun yang bisa menerima dana tersebut adalah usaha rintisan yang sudah berusia paling sedikit enam bulan. Pebisnis berusia maksimal 45 tahun dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Kemkop UKM.

Sebelum mengajukan pinjaman, para pebisnis pemula ini diharuskan memiliki rencana usaha. Seperti informasi usaha, perhitungan rugi/laba, rencana penggunaan dana bantuan, serta identitas kegiatan usaha. Proposal disampaikan ke pemerintah daerah bersangkutan.

Setelah menerima bantuan permodalan, pihaknya akan mengawasi dan mengevaluasi secara berjenjang dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk pemda setempat. Selain itu, dalam aturan baru ini juga menerapkan sanksi tegas bagi wirausaha pemula yang memanfaatkan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukkannya. "Sanksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan, kami berwenang untuk membatalkan dan mengalihkan kepada penerima WP lain," tuturnya. kbc10

Bagikan artikel ini: