Kasus skimming perbankan, bukti masih lemahnya perlindungan ke konsumen

Rabu, 21 Maret 2018 | 09:22 WIB ET

KASUS kejahatan skimming pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang merugikan nasabah perbankan belakangan marak. Ini mencuat setelah puluhan nasabah BRI Unit Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur, melaporkan berkurangnya uang di rekening masing-masing meski tak melakukan penarikan. Hal itu diketahui saat hendak melakukan transaksi di mesin ATM dan mendapati uangnya telah berkurang. Rata-rata uang yang hilang mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

Kepolisian Resor Kediri mencatat jumlah nasabah yang mengalami pembobolan rekening mencapai 87 orang. Sementara nasabah yang melaporkan kehilangan uang terdiri atas 33 nasabah BRI Kantor Cabang Pembantu Unit Ngadiluwih dan 54 nasabah Kantor Cabang Pembantu Unit Purwokerto. Polisi juga telah memeriksa sejumlah orang terkait dengan kasus ini. Di antaranya adalah petugas di Kantor Wilayah BRI Malang, Kantor Cabang BRI Kediri, dan Kepala Unit BRI Ngadiluwih.

Tak lama setelah itu, kabar adanya pembobolan uang nasabah juga dialami sejumlah nasabah Bank Mandiri di Surabaya.

Kasus maraknya skimming di industri perbankan di Tanah Air ini terjadi cukup massif dan menyebar. Mungkinkah ini akibat adanya sindikat besar, atau kah kurangnya perlindungan nasabah dan minimnya pengawasan jaringan perbankan?

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyatakan sistem keamanan teknologi informasi perbankan di Indonesia masih lemah sehingga mudah dibobol, seperti kejadian pembobolan rekening sejumlah nasabah BRI belum lama ini.

Salah satu indikasinya, kata dia, kasus hilangnya uang sejumlah nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kediri, Jawa Timur, serta beberapa bank lain. "Ini sangat membahayakan sistem perbankan kita. Perlindungan nasabah lemah," kata dia.

Tulus mengatakan, sebelum kasus di Kediri merebak, YLKI kerap mendapatkan pengaduan serupa dari masyarakat. Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti itu tidak terulang, kata Tulus, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya mengaudit sistem teknologi informasi perbankan agar tidak mudah dibobol.

Anggota Badan Pengawas Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Kresno Sediarsi, mengatakan raibnya dana nasabah diduga karena modus skimming. Dia menuturkan, kejahatan card skimming adalah pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin data yang terekam dalam setrip magnetik kartu tersebut. Dengan alat pembaca tertentu, data dalam kartu dapat direkam. ”Data ini kemudian dipindahkan ke kartu lain, seperti kloning,” katanya.

Menurut Kresno, skimming relatif jarang terjadi pada kartu yang telah menggunakan cip, seperti kartu kredit tertentu. Karena itu, kata dia, ASPI mendukung kebijakan Bank Indonesia (BI) yang mewajibkan secara berkala penggunaan kartu berbasis cip, baik untuk kartu debit atau kartu ATM serta kartu kredit. Kebijakan tersebut sudah diatur dalam National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS) yang dilaksanakan secara bertahap, mulai 30 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2021.

"Setelah itu semua kartu debit atau kartu ATM serta kartu kredit harus menggunakan cip. Demikian pula untuk alat pembaca kartu pada seluruh mesin ATM dan EDC harus bisa membaca dan memproses kartu cip,” ujar Kresno.

Namun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, mengatakan sistem keamanan BRI sudah baik. Dari sepengetahuannya, BRI sudah melakukan penyuluhan keamanan perbankan kepada para nasabahnya sesuai dengan prosedur yang diminta OJK. Heru mengatakan jika terjadi kebobolan, ada kemungkinan disebabkan nasabah yang tak memproteksi kartu ATM-nya secara benar. “Kadang ada nasabah yang sembarangan sama PIN-nya,” ujar dia.

Kasus pembobolan bank di Indonesia memang bukan hal yang baru. Tindakan kriminal yang dikategorikan kejahatan kerah putih atau white collar crime ini memang sangat meresahkan nasabah. Menurut Hazel Croall, mantan profesor kriminologi di Glasgow Caledonian University, Skotlandia, mengatakan kriteria white collar crime antara lain tidak kasat mata, ketidakjelasan pertanggungjawaban, aturan hukum samar-samar, korbannya kurang jelas, sulit untuk dideteksi dan dituntut, serta sangat kompleks.

Modus pembobolan bank sangat beragam. Namun, kebanyakan kasus tersebut seringkali melibatkan orang dalam. Tanpa ada kerjasama dengan pihak bank, dipastikan sulit untuk membobol bank. Apalagi, bila sistem kontrol berjalan dengan baik.

“Mendapatkan kredit bank misalnya, itu prosesnya kan sangat rumit. Kalau orang-orang bank menjalankan tugasnya secara proper, sebenarnya bisa ketahuan bohong-bohongnya nasabah,” kata pengacara anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Andi Fanano Simangunsong.

Proses bisnis yang dilakukan perbankan selama ini, antara lain proses penilaian, pengecekan dokumen fisik, pencairan kredit dan lain sebagainya memang tidak bisa seluruhnya dilakukan secara sistem (by system).

Menurut Andi Fanano Simangunsong, masih banyak proses yang bergantung dari diskresi—kebebasan mengambil keputusan—dari orang-orang yang menempati posisi-posisi tertentu di bank. Artinya, segala sesuatu yang melibatkan orang, menjadi rawan penyimpangan.

Kasus pembobolan bank ini sangat tergantung dari integritas orang-orang bank atau bankir, dan kelihaian nasabah dalam mengajak orang bank untuk berkolaborasi membobol bank. Potensi kasus pembobolan bank masih berpeluang terjadi di masa depan.

Keterlibatan orang dalam (bank) pada kasus pembobolan bank yang masuk dalam tindak pidana perbankan juga diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Laporan Tahunan OJK, disebutkan tindak pidana perbankan umumnya bersumber dari internal bank, seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank.

Sehingga perlu peningkatan pengawasan manajemen bank melalui pelaksanaan independent review oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), mengkaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi, dan infrastruktur pendukungnya.

Berdasarkan data OJK, tren jumlah pelaku yang berbuat tindak pidana perbankan meningkat sepanjang 2017. Pada kuartal I-2017, OJK mencatat jumlah pelaku bertambah 5 orang. Pada kuartal II, jumlah pelaku bertambah 10 orang. Pada kuartal III-2017 sebanyak 10 orang, dan kuartal IV-2017 bertambah 41 orang. Total rekam jejak tindak pidana perbankan sepanjang 2017 mencapai 66 orang.

Dari total itu, pelaku dari nonpejabat eksekutif bank mencapai 77 persen, atau sebanyak 51 orang. Disusul, direksi bank sebanyak 7 orang, pejabat eksekutif bank 4 orang, kepala kantor cabang 2 orang, komisaris 1 orang, dan pemegang saham 1 orang.

OJK juga menginvestigasi jumlah kasus penyimpangan ketentuan perbankan (PKP) sepanjang 2017 mencapai 22 kasus. Pada saat yang sama, jumlah kantor bank yang diinvestigasi OJK mencapai 12 bank.

Apa antisipasinya?

OJK merilis Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan, salah satu cara pencegahan tindak pidana perbankan tergantung dari jenis tindak pidananya. Contoh, tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Kasusnya adalah petugas bank tidak melakukan pencatatan terhadap transaksi nasabah.

Untuk mencegah ini, OJK memberikan tips bagi nasabah maupun bank. Untuk nasabah misalnya, lakukan pengecekan terhadap detail transaksi pada rekening koran nasabah dan dokumen bank. Lalu, aktifkan juga fitur SMS banking untuk pengecekan setiap mutasi di rekening.

Bagi bank, tingkatkan pengawasan dan supervisi dari atasan guna menutup celah oknum yang tidak bertanggungjawab. Kontrol yang ketat terhadap setiap transaksi juga harus dilakukan, perhatikan gaya hidup pegawai bank yang ada apakah di luar kewajaran.

Contoh kasus lainnya, pegawai bank menerima dana dari nasabah. Tips dari OJK adalah lakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang tindak pidana bank kepada semua golongan pegawai. Selain itu, tingkatkan sistem pengendalian intern bank dengan melakukan review secara periodik dan terus menerus, dan program whistle blowing system (WBS) jika mengetahui ada pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Pembobolan bank yang melibatkan orang dalam tentu merugikan nasabah dan merusak kepercayaan industri perbankan. Apalagi pembobolan bank tak hanya dilakukan oleh orang dalam, di luar sana para penjahat dengan teknologi mengincar dengan berbagai cara termasuk pembobolan dana nasabah via ATM yang biasa memakai modus skimming dan modus lainnya. Baru-baru ini kasus skimming menimpa nasabah BRI.

Pembobolan dana di bank oleh pelaku orang dalam maupun pihak luar, masih jadi pekerjaan rumah otoritas perbankan dan para bankir di Indonesia. Sementara bagi nasabah, harus lebih berhati-hati dan rutin mengubah PIN di kartu ATM-nya secara berkala. kbc10

Bagikan artikel ini: