Importir minta kewajiban tanam bawang putih diubah mekanismenya, ini alasannya

Kamis, 22 Maret 2018 | 20:53 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Keinginan pemerintah untuk menggenjot produksi bawang putih melalui kewajiban tanam bawang putih bagi importir dinilai cukup memberatkan. Dampaknya, realisasi tanam bawang putih dari program tersebut masih sangat kecil.

Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih, Fieko Nyoto Setiadi mengatakan bahwa selama ini importir telah berupaya untuk memenuhi persyaratan tanam bawang putih minimal 5 persen dari volume impor  untuk mendapatkan ijin Rencana Impor Produk Hortikultura (RIPH). Tetapi di lapangan, mereka mengalami banyak kesulitan. Banyak sektor yang dirasa tidak siap karena terkesan dipaksakan.

“Bukannya kami tidak ingin swasembada bawang putih ini tercapai, tetapi untuk merealisasikan kewajiban tanam bawang putih sebesar 5 persen dari rencana volume impor itu sulit. Ada banyak kendala di lapangan. Misalnya soal bibit dan lainnya,” ujar Fieko Nyoto Setiadi saat dialog interaktif tentang “Peran serta importir bawang putih dalam menstabilkan harga dan ketersediaan stok” di Surabaya, Kamis (22/3/2018).

Idealnya, ujar Fieko, kewajiban untuk mendukung swasemba bawang putih itu bukan dengan mewajibkan tanam bawang putih tetapi dengan mewajibkan importir memberikan sejumlah dana untuk program perluasan lahan bawang putih. Sementara pelaksananya bisa dari Dinas Pertanian yang akan disalurkan kepada petani. Agar tidak ada penyelewengan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus dilibatkan untuk melakukan pengawasan.

“Jangan kemudian kami diminta tanam sendiri, mencari sendiri, berjalan ke gunung sendiri. Karena kami juga tidak paham tentang pertanian,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menilai percepatan target swasembada bawang putih oleh pemerintah dari tahun 2020 menjadi di tahun 2019 sangat tidak masuk akan. Karena saat ini kebutuhan bawang putih di dalam negeri sangat tergantung pada pasokan bawang putih impor.

Sementara itu, Kepala Seksi Sayur dan Tanaman Obat Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Indrawati mengatakan bahwa produksi bawang putih dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,4 persen dari total kebutuhan  bawang putih masyarakat Jatim yang mencapai 55 ribu ton per tahun.

“Saat ini, produksi bawang putih di Jatim hanya sebesar 761 ton atau hanya sekitar  1,4 persen dari total kebutuhan yang mencapai 55 ribu ton. Masih ada kekurangan sekitar 54.349 ton dan harus dipenuhi dari impor,” ujar Indrawati.

Namun dengan upaya yang dilakukan pemerintah, maka pada tahun ini provinsi Jatim bisa memperluas lahan tanam bawang putih, dari 123 hektar di tahun 2017 menjadi 794 hektar di 2018 dengan perkiraan produkai sekitar 4.901 ton per tahun. Bahkan ia optimistis pada tahun 2019 lahan tanam bawang putih di Jatim bakal mencapai 10 ribu hektar.

“Beberapa daerah yang menjadi sentra bawang putih di Jatim adalah Malang, Probolinggo, Magetan, Mpjokerto, Lumajang dan Batu. Selain itu juga ada Banyuwangi dari lahan Perhutani,” pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: