RI jadi lumbung pangan dunia 2045, Bungaran: Jauhi pendekatan negara sosialis

Rabu, 28 Maret 2018 | 23:54 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman berkeinginan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045 mendatang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 100 tahun. Adapun ditargetkan  2021, kebutuhan masyarakat  atas sejumlah komoditas pangan strategis sebesar 100% dipenuhi oleh dalam negeri atau zero impor.

Namun, Bungaran Saragih, Menteri Pertanian di era pemerintahan Abdurrahman Wahid menilai keinginan Kementerian Pertanian (Kementan) menjadikan lumbung pangan dunia pada 2045 belum disertai rumuan kebijakan dan rodmap secara jelas. Untuk menggapi target tersebut, Kementan juga tidak mengidentifikasikan sejumlah tantangan yang harus dihadapi dan solusi yang akan digunakan.

Misalnya, keterbatasan lahan dan ketersediaan pasokan sumber daya air sebagai sarana untuk membudidayakan tanaman pertanian. Tantangan selanjutnya adalah berkaitan sumber daya manusia (SDM) sektor pertanian yang didominasi petani berusia senja. Hal lain berkaitan kemampuan petani mengadopsi teknologi-teknologi baru pertanian dan pengorganisasian petani serta infrastruktur.

“Kita perlu melihat ke depan tetapi harus ekstra hati-hati. Kalau tidak, kita bukan bercita-cita tapi berangan angan,” ujar Bungaran disela seminar Kedaulatan Pangan ‘Menuju Indonesia lumbung Pangan Dunia 2045’ di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Bungaran juga menambahkan pemerintah harus menjabarkan definisi lumbung pangan apakah  semua pasokan kebutuhan pangan murni dihasilkan dalam negeri,atau dapat diambil pasokannya berasal luar negeri. Adapun kemudian , ketersediaan pasokan pangan itu dapat disisihkan untuk dunia. “Ini kan belum jelas. Jadi kita berhenti dengan jargon jargon yang enak didengar dan harus realistis,” tandasnya.

Bungaran berpendapat gagasan Kementan guna menggapai kedaulatan pangan merupakan keniscayaan.Pasalnya pemerintah hanya melibatkan petani kecil yakni melalui bantuan sosial berupa sarana produksi pertanian dan asistensi program. Sementara peran dunia usaha jutru ditinggalkan.

Guru Besar fakultas pertanian Institut Pertanian Bogor ini mengkhawatirkan gagasan dan pendekatan yang dijalankan pemerintah terkesan sebagai negara sosialis.”Padahal kita Pancasila. Semua diatur pemerintah. Ini tidak bisa,”terangnya.

Bungaran mengingatkan sejarah mencatat Indonesia telah sukses menjalankan tiga fase revolusi , yakni pertama revolusi hijau di awal masa pemerintahan Orde Baru. Upaya  peningkatan produksi hasil pertanian secara masif dengan sinergitas pemerintah, petani serta dunia usaha yang terdiri swasta dan BUMN.  “Bahkan swasta asing seperti produsen pestisida dan herbisida juga diundang,” terangnya.

Sementara revolusi kedua adalah industri peternakan unggas. Pemenuhan protein dengan membudidayakan ayam ras baru berhasil dengan melibatkan dunia usaha dengan kemitraan peternak. Adapun revolusi ketiga adalaterh cerita sukses pengembangan budidaya tanaman sawit sehingga menobatkan Indonesia sebagai produsen utama dunia.

Bungaran menegaskan Indonesia berkedaulatan pangan apabila mayoritas kebutuhan pangan masyarakatnya dapat dipenuhi dari hasil produk petaninya. Lantas, bukan berarti  sama sekali pemerintah menutup diri dari impor produk pangan. “ Swasembada pangan itu bukan diartikan masyarakatnya sengsara memperoleh akses pangan  karena pemerintah menolak produk impor pangan,” pungkas Bungaran.kbc11

Bagikan artikel ini: