REI patok target bangun 250.000 rumah MBR di 2018

Senin, 02 April 2018 | 18:06 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menargetkan  pembangunan 250.000 unit rumah subsidi atau rumah yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2018.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengungkapkan beberapa pengembang yang berada di daerah menetapkan rencana pembangunan rumah bersubsidi sebesar 236.261 unit MBR. Namun, pihaknya optimis pembangunan bisa mencapai 250.000 unit.

“Jumlah tersebut meningkat cukup besar dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 lalu yang hanya sebesar 200 ribu unit. Karena itu, kami berharap bisa lebih kencang lagi laju pembangunannya di tahun ini sampai 250.000 unit,” kata Soelaeman ke di Jakarta, Senin (2/4/2018).

Pembangunan rumah subsidi tahun ini akan difokuskan kepada empat target pasar.Empat target tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, Pekerja di sekitar kawasan industri dan kelompok masyarakat sektor formal."Kami kira ini bagus karena menunjukkan pengembang masih punya idealisme dan kesempatan yang sama mulia untuk membantu negara sesuai kompetensi kami yakni membangun rumah. Kami berharap kondisi perekonomian tahun ini juga lebih baik,” katanya.

Sepanjang 2017 lalu, REI membangun 206.290 unit rumah bersubsidi di seluruh Indonesia. Berdasar data Sekretariat DPP REI lima besar daerah penyumbang pembangunan rumah MBR pada 2017 adalah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan itu, Soelaeman juga mengutarakan kendati saat ini sudah 70 % anggota REI yang mengembangkan rumah subsidi, namun pelaksanaan Program satu juta rumah atau PSR masih dihadapkan dengan berbagai hambatan.Salah satu hal yang menjadi hambatan adalah belum terealisasinya kebijakan penyederhanaan perizinan untuk pembangunan rumah subsidi sesuai dengan PP Nomor 64 tahun 2017.

“Selain itu juga, pembangunan rumah bersubsidi juga mengalami bottle neck dalam penyaluran subsidi FLPP oleh perbankan di sejumlah daerah, karena kurangnya SDM yang ada, sangat disayangkan tiga tahun program ini berjalann tapi masih belum mendapatkan perhatian yang mendalam,” kata Soelaeman

Ia mencontohkan salah satu kasus yang mennjadi hambatan adalah soal penyediaan air dan listrik. Padahal penyediaan listrik dan air bersih merupakan salah satu syarat untuk akad kredit. Kalau prosesnya lama, maka akad kredit tertunda dan yang menderita adalah pengembang, karena menanggung bunga kredit konstruksi (modal kerja) yang tinggi."marjin membangun rumah subsidi sangat kecil yakni di bawah 10 persen,” terangnya.

Selain itu, ia juga menilai suku bunga kredit konstruksi yang relatif tinggi. Bunga kredit konstruksi untuk pengembang subsidi saat ini disamakan dengan bunga untuk pengembang nonsubsidi yang berkisar 11-13 persen. Sementara untuk pembeli rumah subsidi pemerintah sudah menyediakan KPR dengan suku bunga 5 persen dan uang muka satu %.

“Program ini bagus sekali tapi akan sulit terealisasi kalau belum semua stakeholder bergerak. REI tidak bisa lari sendiri, karena kami butuh support pemangku kepentingan lain, mengingat PSR ini adalah program strategis nasional dan bagian dari Nawacita Presiden Jokowi," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: