Kenaikan tarif ojek online diprediksi bakal turunkan daya beli

Rabu, 04 April 2018 | 19:46 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Rencana peningkatan tarif ojek online dinilai akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, bukan meningkatkan inflasi nasional.  Hal tersebut lantaran inflasi akan meningkat jika ada harga suatu komoditas yang naik sehingga menyebabkan harga secara umum naik.

"Kalau ojek online itu langsung final demand. Kalau misalnya saya naik ojek online itu tidak memicu harga yang lain naik, tapi porsi pendapatan saya ini tergerus," ujar Direktur  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, di Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Menurutnya, dengan bertambahnya pengeluaran membuat pengguna jasa online mengurangi kebutuhan belanja di kebutuhan lain. Karen alokasi dana terkuras hanya untuk membayar tarif ojek online.

"Misalnya bayar ojek online biasanya Rp10 ribu terus naik jadi Rp12 ribu, yang Rp2.000 bisa buat belanja di kebutuhan lain, ini tidak bisa," tambahnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah menghitung harga pokok yang pantas diberlakukan per kilometer (km). Angka Rp2 ribu per km dianggap ideal.

"Dari perhitungan kita, ada suatu nilai harga pokok sekitar Rp1.400 sampai Rp1.600 dan dengan keuntungan dan jasanya, sehingga menjadi Rp2 ribu. Tapi Rp2 ribu itu bersih, bukan dipotong menjadi Rp1.500. Itu yang kami jadikan modal kepada mereka secara internal untuk mengatur," jelas Budi belum lama ini di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan Selasa, 27 Maret 2018, sopir ojek daring mengeluhkan masalah tarif kepada Presiden Joko Widodo. Harga yang dipatok perusahaan penyedia aplikasi dianggap terlalu kecil. Sopir mengusulkan tarif dinaikan menjadi Rp2.500 per km.

"Tarifnya kemurahan. Sekarang itu Rp1.600 per km jadi 6 km itu baru dapat Rp10 ribu. Jadi, mereka merasa kurang," ucap Budi. kbc10

Bagikan artikel ini: