Menteri Darmin pastikan pajak UMKM tetap 0,5% untuk omzet Rp4,8 miliar ke atas

Kamis, 05 April 2018 | 08:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi untuk membahas substansi dalam pengenaan pajak pada UMKM.

Menko Darmin mengatakan, dalam rapat tersebut tidak ada perubahan yang signifikan. Menurutnya, dalam rapat tersebut hanya untuk mengharmonisasi antar Departemen dalam rangka pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 untung pengenaan pajak kepada UMKM.

"Tadi kita rapat inter-departemen sekaligus harmonisasi. Kalau harmonisasi kan antar departemen," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Artinya, lanjut Darmin, pemerintah akan tetap menurunkan pengenaan besaran pajak dari yang 1% menjadi 0,5%. Sementara UMKM yang dikenakan pajak adalah yang memiliki omset (hasil penjualan) Rp4,8 miliar ke atas. "Enggak ada perubahan, tetap 0,5% untuk yang berpenghasilan minimal Rp4,8 miliar," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana memangkas pajak kepada pelaku UMKM. Sebelumnya, pajak yang dikenakan kepada pelaku UMKM sebesar 1% dan akan dipangkas 0,5%.

Adapun mekanismenya, memungkinkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memilih mekanisme pengenaan pajak penghasilan antara yang bersifat final dan reguler.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa hal tersebut sedang ditelaah dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Menurut PP 46/2013, wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1%. Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

Suahasil mengatakan bahwa pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dihitung berdasarkan omzet. Apabila pelaku usaha merugi, mereka tetap membayar pajak. Dia menambahkan, pajak penghasilan final hanya mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pencatatan atas omzet.

Untuk mekanisme reguler atau normal yang sesuai dengan ketentuan umum, pajaknya dihitung berdasarkan laba. Hal tersebut mengharuskan pelaku usaha melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran.

Kesempatan untuk memilih mekanisme pengenaan pajak tersebut, kata dia, dilakukan agar pelaku usaha mendapatkan pilihan sesuai dengan karakteristik bisnis yang dijalankan.

Rencananya aturan mengenai pajak UMKM tersebut akan dibentuk menggunakan PP. Pemerintah saat ini sedang menelaah dimensi revisi tersebut, terutama menyangkut tarif dan ambang peredaran bruto (threshold).

Sekadar informasi, rapat tersebut turut hadir Direktorat Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. kbc10

Bagikan artikel ini: