BPJS Ketenagakerjaan optimalkan penagihan piutang dengan DJKN

Kamis, 12 April 2018 | 08:59 WIB ET

PASURUAN, kabarbisnis.com: BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim kian mempertegas kerjasama  dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur untuk optimalisasi penagihan Piutang perusahaan dengan kategori macet dan diragukan.  Atas kerjasama tersebut, maka sepanjang 2017 BPJS Ketenagakerjaan Lanwil Jatim berhasil menagih piutang 203 perusahaan dengan nominal tagihan Rp 11,26 miliar.

“Tahun 2017 jumlah piutang yang tertagih dari 440 perusahaan yang diserahkan di lima kantor KPKNL di Jawa Timur  telah tertagih sebanyak 203 perusahaan dengan jumlah iuran Rp 11,26 miliar. Pencapaian target penyelesaian piutang perusahaan BPJS Ketenagakerjaan tidak lain  didorong oleh tingkat kesadaran yang tinggi dari perusahan penunggak iuran,” ujar Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur Dodo Suharto saat rapat koordinasi dan evaluasi kerjasama antara BPJS ketenagakerjaan bwrsama DJKN di Pasuruan, Rabu (11/4/2018). Rapat digelar dalam rangka evaluasi hasil kerjasama yang telah dilakukan dan membahas tentang Penyerahan Berkas Piutang Iuran yang telah macet.

Hadir dalam evaluasi tersebut, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Etto Sunaryanto, Kepala Bidang Piutang Negara Kresno Mulyono, serta Kepala Seksi Piutang Negara I dan II. Selain itu juga hadir Kepala KPKNL Surabaya, Sidoarjo, Malang, Pamekasan, Madiun. Sementara dari BPJS Ketenagakerjaan hadir jajaran pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim, Kepala Kantor Cabang dan Kantor Cabang Perintis Se jawa timur, dan Petugas Pemeriksa Se Jawa Timur.

Lebih lanjut  Dodo Suharto, mengatakan bahwa sinergi dengan Kanwil DJKN Jawa Timur sebagai tindak lanjut penyerahan  piutang perusahaan macet dan diragukan, selain itu DJKN juga diharapkan dapat menghimbau badan usaha maupun mitra strategis yang belum menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

“Ada konsekuensi apabila perusahaan tidak patuh terhadap PP Nomor 86 Tahun 2015. Perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 1 miliar dan kurungan pidana 8 tahun,” jelasnya.

Dodo juga menambahkan terhadap perusahaan yang menunggak iuran, dimana akan merugikan hak pegawai untuk klaim biaya seperti perawatan ke BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi kecelakaan kerja.

“Saya sampaikan apresiasi atas kerjasama antara DJKN dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan”, ujar Kepala Kantor Wilayah DJKN, Etto Sunaryanto.

Pengurusan piutang melalui KPKNL  diperuntukkan  eks instansi pemerintahan maupun lembaga pemerintahan dimana BPJS Ketenagakerjaan adalah stakeholder utama KPKNL.  Setelah proses penyerahan piutang iuran , kegiatan monitoring dan evaluasi sangat diperlukan sehingga kendala dan permasalahan yang ada akan tersampaikan secara langsung dan cepat mendapatkan solusi. Kanwil DJKN Jatim dan KPKNL berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja dalam menangani kasus piutang dengan tujuan mencapai kinerja terbaik.Imbuhnya.

Selanjutnya, Etto, memaparkan proses pengurusan piutang Negara tahap demi tahap. Mulai penerbitan SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara ) sampai dengan piutang negara lunas dan PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih).kbc6

Bagikan artikel ini: