46 Perusahaan EBT mangkrak terkendala pendanaan

Selasa, 24 April 2018 | 23:25 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Sebanyak 70 perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) listrik dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) telah ditandatangani PT PLN (Persero) dengan para pelaku usaha pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Namun dari 70 PPA tersebut hampir lebih dari setengahnya hingga kini belum mendapatkan kepastian pendanaan.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN Djoko Rahardjo Abu Manan  mengungkapkan hingga kini PLN mencatat baru ada tiga pembangkit listrik yang ranpung dari 70 PPA pembangkit yang ditandatangani pada 2017, yaitu PLTMH, PLT Bioenergi dan PLTA.

Untuk yang memasuki tahap konstruksi total ada 17 pembangkit listrik, terdiri dari 10 PLTMH, empat PLT Bioenergi, dua PLTA serta satu PLTP.  Untuk pembangkit yang telah masuk dipersiapan konstruksi ada empat, seluruhnya adalah PLTS.

Untuk total pembangkit listrik yang belum jelas pendanaannya total ada 46 pembangkit listrik, sebagian besar  PLTMH sebanyak 38, kemudian lima PLT Bioenergi, dua PLTS, serta satu PLTA.Menurut Djoko PPA yang ditandatangani berlaku selama satu tahun. Ada beberapa PPA yang sudah mencapai batas waktu hingga Maret, namun PLN masih memberikan kelonggaran bagi IPP untuk segera mencari pendanaan paling tidak hingga Oktober 2018.

“Itu dia dikasih kesempatan. Setahun nanti kita lihat lagi. Ini kan rata-rata 10 MW.  Kalau yang asing langsung diputus untuk UKM harus kami perhatikan. Dia sudah keluar duit. Sudah beli tanah. Nanti kami lihat Oktober itu,” ungkap Djoko dalam workshop  Peluang Investasi EBT di Jakarta,Selasa (24/4/2018).

Sebanyak 70 pembangkit listrik yang telah memperoleh PPA tahun lalu sebagian besar bukan perusahan kelas kakap. Untuk itu, PLN memberikan toleransi waktu.Menurut Djoko jika perusahaan tersebut dari luar negeri maka kontraknya bisa langsung diputus PLN karena melampaui komitmen, namun karena perusahaan yang belum financial closing rata-rata perusahaan nasional tindakan itu tidak langsung dilakukan.

“UKM, modal lemah. Bangsa kita pula Makannya sama, beras. Tidak bisa saklek-saklekan sama bangsa sendiri. Kalau dari luar langsung kita putus (kontrak),” tegas Djoko.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan penandantangan 70 kontrak PPA sektor EBT tahun lalu adalah cermin investasi sektor EBT di Indonesia masih menarik. Artinya pengaturan harga jual listrik EBT yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 sudah lebih baik. "Kalau Peraturan Menteri tidak workable, ini ada 70 kontrak," kata dia.

Jumlah penandantangan kontrak itu juga lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Data Kementerian ESDM menyebutkan tahun 2014 hanya ada 23 PPA yang diteken, lalu pada 2015 turun menjadi 14 PPA, setelah itu pada 2016 juga stagnan sebesar 14 PPA.kbc11

Bagikan artikel ini: