Minim, perusahaan jasa konstruksi swasta yang daftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan

Kamis, 26 April 2018 | 08:34 WIB ET
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jatim Dodo Suharto (kiri) bersama Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim Dodit Isdiyono.
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jatim Dodo Suharto (kiri) bersama Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim Dodit Isdiyono.

LAMONGAN, kabarbisnis.com: Meski pemerintah terus mengimbau agar seluruh perusahaan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, namun kenyataannya masih banyak pemberi kerja yang belum mematuhinya.

Salah satu sektor yang cukup banyak perusahaan yang dinilai 'bandel' karena minimnya kesadaran akan manfaat keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan adalah perusahaan di sektor jasa konstruksi (jakons).

Menurut catatan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Jakons sampai dengan Maret 2018 hanya 83.863 peserta, masih jauh dari target sebanyak 328.969 peserta atau sebanyak 1.315.875 peserta sampai akhir tahun 2018.

“Untuk proyek swasta partisipasinya (menjadi peserta) masih kurang. Kecuali jakons yang menggarap proyek APBD atau APBN yang sudah mendaftarkan pekerjanya untuk mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Asisten Deputi (Asdep) Wilayah Bidang Pemasaran Kanwil Jatim BPJS Ketenagakerjaan, Dodit Isdiyono pada acara media gathering di Lamongan, Selasa (24/4/2018).

Dengan kenyataan itu, pihaknya mengimbau kepada perusahaan jasa konstruksi untuk mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Sehingga BPJS Ketenagakerjaan hadir memberikan perlindungan pasti bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat pada proyek ini," ujarnya.

Diakuinya, kebanyakan perusahaan jakons yang selama ini aktif mendaftarkan pekerjanya ialah jasa konstruksi yang aktif proyek multiyears. “Karena sebelum kontrak, diwajibkan mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Dodit.

Menurut Dodit, penting bagi pemilik perusahaan konstruksi untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi perusahaan tersebut telah memenangkan tender proyek, sudah seharusnya para pekerjanya diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami mengimbau kepada seluruh proyek konstruksi baik pemerintah maupun proyek swasta agar tetap patuh dengan mendaftarkan proyek jasa konstruksi pada program BPJS ketenagakerjaan ketika tender sudah dimenangkan atau saat proyek mulai," kata dia.

Jika pekerja sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, risiko kecelakaan kerja bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. "Nantinya pekerja yang menjadi korban pada peristiwa ini akan ditanggung seluruh biaya perawatannya sampai sembuh, disamping itu pekerja yang menjalani proses penyembuhan dan tidak dapat bekerja seperti biasanya juga tetap akan mendapatkan hak upah seperti yang dapatkan biasanya," ujar Dodit.

Pihaknya juga mengimbau agar pelaku usaha memperhatikan aspek K3 pada semua aspek pekerjaan. Dengan demikian, peristiwa yang mengakibatkan kecelakaan kerja dapat terhindarkan.

Deputi Direktur Wilayah Jatim BPJS Ketenagakerjaan, Dodo Suharto menjelaskan, secara total target penambahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kanwil Jatim sampai akhir tahun 2018 sebanyak 2.257.856 peserta. Dari target tersebut, sampai Maret 2018 baru terealisasi 295.178 peserta. Dan realisasi Maret tercatat 105.041 peserta.

Dia yakin, target 2.257.856 peserta bisa terealisasi pada Agustus 2018. “Target 1 tahun ini saya yakin bisa tercapai di Bulan Agustus. Upayanya, kita sudah roadshow di 37 kabupaten/kota, tinggal 1 yaitu Kabupaten Trenggalek. Dan lagi, kami sudah sampaikan ke perusahaan terkait besarnya manfaat BPJS Ketenagakerjaan apabila mereka mengalami risiko kecelakaan dan kematian,” jelas Dodo. kbc7

Bagikan artikel ini: