Dari peringkat 156, kini Banyuwangi ada di posisi 4 kinerja pemda

Kamis, 26 April 2018 | 13:03 WIB ET
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Mal Pelayanan Publik.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Mal Pelayanan Publik.

BANYUWANGI, kabarbisnis.com: Pemkab Banyuwangi meraih posisi empat dari hampir 400 kabupaten se-Indonesia dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penilaian itu melibatkan 20 instansi, dari berbagai kementerian, BPKP, hingga lembaga independen, dengan 700 indikator. 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jakarta, Rabu (26/4) malam.

Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat menjelaskan, tahun ini Banyuwangi meraih peringkat keempat, naik dari tahun sebelumnya di peringkat enam.

"Alhamdulillah, setiap tahun peringkat kinerja terus meningkat. Dari 2010 di posisi 156, meningkat ke posisi 20 pada 2015, lalu 2016 di posisi 16, 2017 di posisi ke-6, hingga sekarang di rangking 4. Ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang terus meningkat. Program yang kami sudun tidak hanya sekedar proyek semata, namun berdasar ukuran kinerja," jelas Djajat.

Dia menambahkan, penilaian yang dilakukan meliputi urusan wajib pemerintahan daerah hingga skala prioritas pembangunan.

“Dari situ, tim penilai akan melihat apakah kemudian pembangunan yang dilakukan bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita atau tidak," ujarnya.

Setelah dicek, dampak program pembangunan terhadap perekonomian warga Banyuwangi cukup positif. Kemiskinan berhasil diturunkan ke level 8,6 persen, padahal sebelumnya selalu di atas dua digit. Pendapatan per kapita warga juga melonjak menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp20,8 juta.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan berbagai kementerian lain, BPKP, hingga lembaga independen ini adalah salah satu instrumen untuk memfokuskan program pembangunan daerah.

“Dalam setiap kesempatan, Presiden Jokowi dan Mendagri Pak Tjahjo Kumolo selalu berpesan untuk fokus ke kinerja. Bukan hanya rutinitas pembangunan, tapi harus fokus ke kinerja, ke dampak pembangunan. Maka harus pilih skala prioritas, semua sumberdaya diarahkan ke prioritas itu agar dampaknya terasa ke masyarakat,” ujarnya.

“Dengan strategi itu, kita bersyukur Banyuwangi terus maju, ekonomi bergeliat. Bahwa ada kekurangan, itu pasti, dan terus kami coba perbaiki. Yang penting adalah terus gerak dan berinovasi, tidak mengeluh pada keterbatasan,” pungkas Anas.

Bagikan artikel ini: