Berharap ada transfer ilmu tenaga kerja asing ke pekerja RI, benarkah?

Senin, 30 April 2018 | 07:48 WIB ET

KEBIJAKAN pemerintah tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) menuai polemik. Seperti diketahui pada akhir Maret 2018, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018.

PP ini sebagai payung hukum penggunaan TKA di Indonesia. Jika tidak ada hambatan, PP ini akan diterapkan di Indonesia tiga bulan setelah disahkan atau mulai berlaku terhitung dibulan Juni 2018.

Melalui aturan itu, pemerintah berdalih akan ada transfer ilmu (transfer of knowledge) dari tenaga kerja asing (TKA) kepada tenaga kerja Indonesia. Benarkah?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (indef) Bhima Yudhistira mengatakan, konsep transfer ilmu tersebut sulit untuk dijalankan karena beberapa hal. Salah satunya adalah tingkat pendidikan pekerja Indonesia.

Menurutnya, mayoritas pekerja buruh di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah pertama (SMP). Hal tersebut membuat transfer of knowledge sulit dijalankan. Pemerintah seharusnya meningkatkan dahulu pendidikan pekerja buruh tersebut, baru kemudian masuk ke tahap berikutnya dengan tranfer ilmu dari tenaga kerja asing.

"Kita tidak bisa bersaing karena 60 persen buruh ini merupakan lulusan SMP. Di dalam Perpres 20 ini ada dana kompensasi. Tiap tahun kita punya dana kompensasi Rp 1,4 triliun. Ini digunakan untuk apa? Nah sebaiknya ini upgrading skills baru kemudian transfer of knowledge," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus menyebutkan butuh pengelolaan dan aturan yang jelas untuk mengatur dana kompensasi sebagai upaya upgrading skills tersebut.

"Kita berharap dana kompensasi asing ini benar-benar bisa digunakan untuk menaikan skills untuk tenaga kerja kita dan tidak digunakan untuk kebutuhan di luar kebutuhan tenaga kerja. Problemnya adalah perlu ada kejelasan di dalam peraturan turunan dari Peraturan Presiden tersebut," ujarnya.

Selanjutnya, Bima menjelaskan dana kompensasi tersebut dapat kemudian mendorong inovasi tenaga kerja RI dalam meningkatkan daya saing Indonesia di luar.

"Tingkat inovasi berada di posisi 87 dari 127 negara yang disurvei Global Innovation Index tahun 2017. Posisi Indonesia juga salah satu yang terendah di level ASEAN. Jika seperti ini terus yang ada TKA bakal naik signifikan. Kalau saya lihat implikasi untuk skills tenaga kerja kita ini belum kerasa, artinya penggunaan dana kompensasi ini ada yang salah," tandas Bhima.

Sebelumnya, Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal mengajukan uji materi (judicial review) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Uji materi ini akan disodorkan ke Mahkamah Agung (MA).

Pengajuan judicial review ini direncanakan pada minggu ini dengan didampingi tim penasihat hukum dari Yusril Ihza Mahendra.

"Kami minta Pepres Nomor 20 ini dicabut, atau kalau tidak, hari Kamis ini kami akan ajukan judicial review di Mahkamah Agung," kata Presiden KSPI Said Iqbal pada 24 April 2018.

Menurutnya, Perpres tersebut tidak ada fungsinya, bahkan malah mengancam lapangan kerja bagi para pekerja Indonesia. Jika esensi Perpres tersebut untuk membatasi masuknya tenaga kerja asing, Said menyebut pemerintah sudah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dia bahkan menduga ditekennya Pepres Nomor 20 Tahun 2018 ini menjadi salah satu paket kebijakan investasi yang disyaratkan China. Seperti diketahui, saat ini banyak proyek strategis di Indonesia di mana investornya dari China, salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sebenarnya, kata Said, KSPI tidak anti-tenaga kerja asing. Hanya saja yang dipermasalahkan adalah adanya TKA unskill yang juga bekerja di beberapa perusahaan di Indonesia. Padahal seharusnya TKA itu khusus pekerja yang memiliki skill khusus yang tidak ada di Indonesia.

"Perpres 20 itu tidak diperlukan. Yang dibutuhkan itu pendataan, penataan dan penegakan hukum sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003. Karena nyatanya banyak TKA dari China yang justru sebagai buruh kasar," terangnya.

Kekhawatiran masyarakat terhadap PP tersebut disanggah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Dia mengatakan Perpres 20/2018 tentang TKA tidak akan membuat jumlah TKA melonjak besar seperti yang dikhawatirkan masyarakat saat ini.

Dia bilang, perpres tersebut bukan memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk tenaga kerja asing bekerja di Indonesia tetapi perpres itu mengatur tentang percepatan izin TKA. Pemerintah tetap akan terus melakukan pengawasan yang beragam terhadap tenaga kerja asing, ada yang sifatnya represif, nonrepresif, periodik dan insidentil.

Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir mengenai perpres tersebut. "Sekarang ini berkembang kekhawatiran seolah-olah pemerintah membebaskan TKA. Khawatir boleh tetapi jangan berlebihan. Pemerintah tetap mempunyai skema pengendalian TKA yang jelas," kata dia. kbc10

Bagikan artikel ini: