Di era keterbukaan, BUMN dituntut transparan beri informasi ke publik

Selasa, 08 Mei 2018 | 07:47 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com:  Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai salah satu bentuk badan publik tidak perlu paranoid atau ketakutan dalam memberikan informasi perusahaan di era keterbukaan informasi sekarang ini. Dalam negara demokrasi, warga semakin paham atas haknya untuk mengakses informasi jika membutuhkan.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diadakan oleh Pelindo III dengan pembicara utama Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana Sunarkha, Senin (7/5/2018).

"Karena di zaman sekarang, transparansi dan akuntabilitas merupakan keniscayaan. Namun badan publik, termasuk BUMN atau perusahaan lainnya, tidak perlu khawatir, karena undang-undang (KIP) juga melindungi hak badan publik untuk mengelola informasinya. Termasuk dengan mengatur ketentuan informasi dikecualikan yang jika beredar berpotensi memberikan dampak negatif pada masyarakat dan badan publik itu sendiri," papar Gede Narayana.

Gede Narayana, menjelaskan, adanya Undang-Undang KIP merupakan tuntutan dari reformasi. Dahulu 'alasan rahasia negara' sering menjadi alasan tak terbantahkan. Namun kini di era keterbukaan, penolakan harus berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang timbul. Selain itu, sebelum adanya UU KIP seluruh informasi bersifat tertutup selain yang diizinkan terbuka. Kini seluruh informasi pada prinsipnya bersifat terbuka, selain informasi yang dikecualikan.

Kemudian dibahas juga salah satu contoh permintaan informasi yang tidak bisa dipenuhi karena tergolong sebagai informasi dikecualikan, yaitu permintaan data terkait pelaksanaan lelang yang masih dalam proses yang berjalan. Karena data yang diberikan merupakan privasi peserta lelang, sehingga berpotensi bisa merugikan pihak terkait.

"Informasi publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik diatur pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP. Informasi yang dikecualikan ditentukan karena berpotensi menghambat proses hukum, mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tak sehat, membahayakan negara, atau merupakan informasi pribadi seseorang," jelasnya lagi.

Gede Narayana mengapresiasi keseriusan Pelindo III dalam menggelar kegiatan tersebut, karena dihadiri oleh seluruh Direksi Pelindo III, pejabat selevel Senior Vice President, dan juga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditunjuk di berbagai pelabuhan-pelabuhan dan anak usaha Pelindo III. Setiap tahun Komisi Informasi Pusat menggelar Pemeringkatan Keterbukaan Infomasi Badan Publik. Selama tiga tahun terakhir Pelindo III selalu termasuk dalam 10 BUMN berperingkat terbaik di Indonesia dan menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI.

CEO Pelindo III Ari Askhara menyebutkan, meski bersyukur atas prestasi tersebut, pemeringkatan bukan hal yang utama bagi Pelindo III. Meski bukan perusahaan terbuka, Pelindo III harus memiliki compliance (pemenuhan kewajiban) sebaik perusahaan terbuka. "Keterbukaan Informasi Publik menjadi indikator bagi Pelindo III untuk menjalankan bisnis berdasarkan prinsip good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik)," ujarnya.

Ari Askhara yang sedang mendorong transformasi di BUMN kepelabuhanan tersebut menambahkan,  bahwa menjalankan KIP menjadi jalan awal bagi Pelindo III untuk berubah. "Karena perubahan besar harus dimulai pembiasaan perilaku yang baik, yang profesional, sehingga Pelindo III siap menjadi perusahaan global dan bisa berperan lebih besar lagi dengan akuntabel, untuk kinerja logistik Indonesia," ungkapnya.kbc6

Bagikan artikel ini: