Rekomendasi tim analisa risiko dan MUI tentukan importasi daging sapi Brasil

Rabu, 09 Mei 2018 | 13:37 WIB ET
Dirjen PHK Kementan I Ketut Diarmita dan jajarannya memberikan pemaparan terkait isu importasi daging sapi dari Brasil.
Dirjen PHK Kementan I Ketut Diarmita dan jajarannya memberikan pemaparan terkait isu importasi daging sapi dari Brasil.

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) telah menerjunkan tim analisa risiko untuk mengaudit 10 rumah potong hewan (RPH) sudah memenuhi standar kualitas daging yang sehat, higienis dan aman bagi konsumen.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) I  Ketut Diarmita menjawab kabarbisnis.com di Jakarta, Selasa (8/5/2018) menuturkan Tim audit beranggotakan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan. Daging sapi yang dipasok dan disembelih di 10 RPH yang dipasok di tujuh negara bagian.

Menurutnya pemeriksaan mencakup kesehatan daging dan penyakit, mengingat Brasil belum bebas dari virus mulut dan kuku (PMK) sebagaimana diputuskan dalam Resolusi OIE No XVIII tahun 2008 .Di Brasil, dari 28 negara bagian, terdapat satu negara bagian yang bebas  PMK tanpa vaksinasi.Sementara 17 negara bagian yang dinyatakan bebas PMK dengan vaksinasi.

Sedangkan, 10 negara bagian masih positif terserang PMK.Brasil mengklaim sekitar 87% produk daging sapinya atau sekitar 200 juta ekor sapi telah bebas PMK.Sekitar 157 negara telah melakukan impor daging sapi dari Brasil termasuk dilakukan negara yang terbebas dari PMK.

Pemerintah Indonesia pun tergiur mengimpor karena harga daging segar di Tanah Air stabil tinggi di atas Rp 115.000 per kilogram, meski sudah mengimpor dari kerbau dari Indonesia.

Tim audit ,sambung Ketut sudah melakukan pemeriksaan 10 RPH sejak 14 sampai 23 April 2018 lalu.Tim audit sudah kembali ke Tanah Air pada 24 April .Laporan itu saat ini masih dibahas Tim analisa resiko yang dibentuk Kementan.

"Apakah hasil kajian itu menyebutkan low risk atau high risk diputuskan tim Kesehatan Masyarakat Veteriner.Kemudian hasil kajian akan sampaikan kepada bapak Menteri Pertanian apakah akan dilanjutkan atau tidak.Tim bekerja independen.Kita tidak intervensi. Namun hingga kini hasil analisa belum selesai,"ujarnya.

Ketut juga menambahkan Kementan juga belum mendapat rekomendasi berkaitan sistem jaminan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Apakah daging sapi dari Brasil ,dari aspek kehalalan sudah memenuhi persyaratan kehalalan atau tidak,wewenang kita serahkan seluruhnya berada di Majelis Ulama IndonesIa yang nantinya dipakai sebagai kebijakan," tuturnya.

Indonesia telah menerapkan pemasukan impor ternak dan produk berbasis zona merujuk Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2356/KPTS/PK450/f/0.6/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Dengan bleid ini menjadi legalitas pemerintah mengimpor daging sapi atau kerbau dari zona suatu negara yang bebas dari penyakit hewan berbahaya, meski negara bersangkutan belum terbebas dari penyakit. Permentan yang ditandatangani Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 12 Mei 2016 merupakan produk turunan dari Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Rernak atau Produk Hewan dalam Suatu Negara Asal Pemasukan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 10 Maret 2016.kbc11

Bagikan artikel ini: