Tolak beri DOC, kuota impor bibit indukan ayam akan dicabut

Senin, 14 Mei 2018 | 16:57 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) mengancam tidak akan mengeluarkan izin impor bibit indukan ayam ras (Grand Parent Stock) bagi integrator (perusahaan unggas terintegrasi red) yang enggan membagikan 50% anak ayam umur satu hari (Day Old Chicken/DOC) kepada peternak mandiri. Ketentuan tersebut sebagai tertuang dalam Permentan No 26/2017 tentang Penyediaan,Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Sebagai informasi saja, dunia usaha perunggasan nasional belum dapat

menghasilkan GPS.Untuk memenuhi kebutuhan GPS 100% harus diimpor.

Padahal untuk memperoleh bibit ayam potong (Parent Stock) yang akan memproduksi DOC, integrator harus memperoleh GPS terlebih dahulu.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita mengatakan pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan bersama antara para integrator dan peternak unggas mandiri di Bali baru-baru ini. Kementan menghitung jumlah DOC yang dibutuhkan peternak mandiri 2018 mencapai 1.274 kardus atau sekitar 127.400 DOC atau setara setiap pekan. Dengan perhitungan setiap kardus berisi seratus 100 plus dua DOC –menghitung risiko kematian DOC .

Dalam dokumen yang diperoleh kabarbisnis.com, Kementan mengundang 13

perusahaan pembibitan unggas. Dalam pertemuan tersebut dihadiri enam perusahaan pembibitan bibit besar dan kewajiban jumlah karton yang harus diberikan kepada peternak mandiri seperti PT Charoen Pokphand (622), PT Japfa Comfeed (277), PT Bibit Indonesia (97), PT Wonokoyo Group(69), PT CJ PIA (62), PT Cibadak Indah Sari Farm(52), PT Hybro Indonesia (30).”Setuju semua dan tanda tangan,”ujar Ketut menjawab kabarbisnis.com,baru-baru ini.

Namun, Ketut akan meminta Ditjen Perbibitan dan Produksi Ternak menindaklanjuti dengan meminta komitmen PT Wonokoyo Group mendistribusikan sebanyak 69 karton kepada peternak mandiri, meski tidak menghadirinya. “Nah kalau tidak terimplementasi sms ke saya karena akan diberikan punishment dan reward .. nanti izinnya (impor GPS red) akan disegel.Terus terang bukan untuk kepentingan Ditjen Peternakan dan Kesehatan .Tapi kepentingan banyak orang ,” tegas Ketut.

Meski begitu Ketut menegaskan mekanisme pendistribusian DOC antara perusahaan integrator kepada peternak mandiri sebagaimana dalam Pasal 59 dari Permentan No 26/2017 merupakan praktik murni bisnis. Ketut mengakui sejumlah integrator mengeluh karena kesulitan menagih pembayaran, padahal DOC sudah didistribusikan kepada peternak mandiri. Karenanya peternak mandiri diminta jangan melakukan wanprestasi karena enggan membayar DOC .

Ketut juga menilai peternak mandiri dengan membeli DOC Rp 5.800 per ekor dan kenaikan harga pakan Rp 150-200 kilogram (kg) tetap memperoleh keuntungan apabila menjual harga ayam di kandang sebesar Rp 18.500 kg sebagaimana tertuang Permendag no 27 tahun 2017. Menurutnya peternak mandiri bebas membeli DOC dan pakan di perusahaan yang berbeda yang dinilai menjual harga lebih murah.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Herry Darmawan mengeluhkan sejak tiga bulan terakhir yang kesulitan memperoleh DOC. Menurut Herry para integrator enggan menjalankan Permentan no 32 tahun 2017.

”Seperti pada pasal 19, seharusnya pembagian DOC antara peternak mandiri dan integrator 50: 50 .Tetapi kenyataannya , banyak peternak mandiri yang tidak kebagian DOC. Pada praktiknya peternak unggas mandiri hanya memperoleh 20 persen. Justru sebagian besar atau 80 persen bibit DOC disalurkan ke perusahaan sendiri dan peternak plasmanya,” terangnya.kbc11

Bagikan artikel ini: