Penguasaan beras Bulog dianggap mini, ini penjelasan Buwas

Selasa, 15 Mei 2018 | 07:25 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) mengkritisi penguasaan beras Perum Bulog dalam tata niaga perberasan hanya berkisar 2-5%. Padahal untuk menjamin ketahanan pangan nasional seperti Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan maka porsi beras yang dikelola Bulog minimal 10%.

Direktur Utama Perum Bulog Komjen (Purn) Budi Waseso atau akrab dipanggil Buwas menuturkan beras merupakan pangan strategis yang dibutuhkan ratusan juta jiwa masyarakat termasuk diantaranya di Timur Indonesia yang sebelumnya mengkonsumsi sagu. Untuk menjamin ketersediaan beras setiap saat, impor beras merupakan solusi sementara yang diperlukan untuk mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah juga stabilisasi harga .

“Tapi next ,kita harus ciptakan swasembada dan ketahanan pangan yakni beras. Dari dulu kita jago menanam luar biasa tapi lambat laun jumlah sawah kita habis. Akhirnya kita ketergantungan impor untuk menjaga stok dan stabilitas harga beras,”ujar Buwas.

Untuk menjawabnya, Buwas berharap Kementerian Pertanian (Kementan)

dapat segera mencetak areal pertanian baru dalam jumlah besar. Dengan begitu Bulog yang menyerap gabah dan beras petani dengan kualitas dan kadar air yang dipersyaratkan.”Tidak boleh sembarang juga (menyerap red),”ujar Buwas.

Buwas melihat sistem ijon telah mengakar kuat dalam praktik paska panen padi . Penguasaan beras oleh pedagang sangat luar biasa sehingga mereka leluasa dapat mengatur harga gabah dan beras. Kondisi demikian tentunya merugikan petani selaku produsen.

“Alhasil Bulog kecil prosentasenya (menyerap gabah red) karena sudah dikuasai oleh sistem yang ada . Mungkin sudah berlaku berpuluh puluh tahun. Tapi itulah yang terjadi tatanannya,” kata Buwas.

Mantan Kabareskrim ini juga mengutarakan kejanggalan terkait kurangnya beras medium untuk cadangan pangan pemerintah. Fenomena tersebut sempat dipertanyakan Presiden Jokowi meningat Indonesia dikenal sebagai 'gudangnya' beras medium. Untuk kepentingan masyarakat menengah ke bawah terbilang produksi beras sangat tercukupi.

Buwas justru menilai kondisi tersebut justru dipacu karena data pertanian yang disajikan abu-abu dan tidak ada yang pasti. Akibatnya,produksi dalam negeri hasil petani tidak dapat terpetakan dengan baik .

”Berapa sih sebenarnya lahan pertanian padi.Dengan frekuensi hasil termasuk kualitas ini tidak ada. Padahal kita dengan katakan mudah impor.Padahal kita tidak tahu. Prediksi waktu paceklik bisa ketahui tapi jumlah hasilnya dan kemana barang (beras red) itu kemana kita tidak tahu,” terangnya.

Kementan melansir merujuk ARAM II , produksi padi tahun 2017 mencapai

81,38 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 47,3 juta ton setara beras. Sementara luas lahan panen pada tahun lalu meningkat 4,17% menjadi 15,79 juta hektare (ha). Angka tersebut terdiri dari luas lahan untuk padi sawah seluas 14,63 ha dan lahan padi ladang 1,16 ha. Sementara produktivitas 51,55 Ku/ha.

Menurut Buwas apabila memang stabilitas harga pangan strategis ingin dicapai maka negara harus menguasainya. Dia melihat negara seperti China, Vietnam dan Thailand serta Jepaang sudah melakukan.

”Hasil panen semua dibeli negara kemudian ditampung dan harga dikendalikan negara.Notabene petani tidak pernah dirugikan. Pangsa pasar (konsumen) juga tidak dirugikan karena harganya terjangkau. Kalau kita bisa kebalik balik. Petani rugi karena harganya rendah, tapi besoknya konsumen teriak teriak karena harga tinggi,” kata Buwas yang terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).kbc11

Bagikan artikel ini: