Padu Satu pangkas perizinan usaha sektor pertanian

Rabu, 16 Mei 2018 | 06:41 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pembenahan layanan publik

dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Padu Satu). Hal tersebut sejalan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dicanangkan pemerinah melalui Perpres no 91 tahun 2017.

Padu Satu diantaranya memberikan pelayanan perizinan on line yang

dikembangkan sejalan dengan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) secara nasional. Perbedaan Padu Satu dengan layanan perizinan sebelumnya adalah prinsip Trust yang dikedepankan pelaku usaha.

“Ketika ingin memulai usaha, pebisnis tidak dituntut dengan beragam persyaratan yang memberatkan . Perizinan diberikan dengan komitmen pelaku usaha untuk memenuhinya dan akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memonitornya. Dengan pendekatan ini maka fungsi pengawasan akan ditingkatkan,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman ketika meresmikan pelayanan PADU SATU di Jakarta, Selasa (15/5/2018)

Melalui sistem SATU PADU, sambung Amran kini investor hanya cukup melakukan submit di aplikasi Padu Satu. Berkas yang harusnya disediakan seperti identitas pribadi atau KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah tak lagi diperlukan karena sistem ini sudah terintegrasi dengan database nasional.

Kemudian di dalam layanan elektronik ini juga tersedia ragam informasi terkait proses dan hasil pelaksanaan pembangunan pertanian, misalnya data produksi dan kebutuhan konsumsi beberapa komoditas. Layanan Padu

Satu juga bisa menjadi perantara secara langsung antara petani, Toko Tani Indonesia (TTI), dan pembeli.

Sehingga bisa digunakan untuk memotong mata rantai. "Jumlah pengguna aplikasi ini ada sekitar 300 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan TTI dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,15 miliar,” sebutnya.

Tercatat juga sudah ada sekitar 3.000 TTI yang terdata di Padu Satu. Amran optimistis dengan layanan Padu Satu maka investasi di sektor pertanian akan semakin bergeliat.

Amran menegaskan pihaknya terus berupaya melakukan deregulasi usaha guna mempermudah perizinan usaha. Hingga kini, Kementan menghitung sudah 200 perizinan dihapus karena dinilai memberatkan dunia usaha.

Amran yang mengaku ketika menjadi pelaku usaha mengurus perizinan dapat mencapai lima tahun. Namun melalui OSS , proses perizinan dapat dipangkas cukup satu bulan saja. “Dulu mengekspor membutuhkan waktu satu-dua minggu tapi sekarang satu jam,” kata Amran.

Mentan memberikan apresiasi kepada jajarannya. Saat ini rating pelayanan publik di Kementan sudah berada di peringkat keempat, naik cukup pesat dari sebelumnya di urutan 14. “Kami ingin tahun depan paling tidak masuk dua besar,” harapnya.kbc11

Bagikan artikel ini: