Makin banyak saja, Indonesia diserbu 85.974 orang TKA

Jum'at, 18 Mei 2018 | 09:51 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Indonesia telah menjadi salah satu negara yang banyak diburu tenaga kerja asing (TKA). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bahkan mencatat jumlah TKA yang masuk ke Indonesia 85.974 orang hingga akhir 2017.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Maruli Hasoloan mengatakan, jumlah tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut cukup signifikan jika dibanding lima tahun lalu.

"Jadi pada 2013, totalnya mencapai 70.120 orang, 2014 naik jadi 73.624 orang, 2015 mencapai 77.149 orang, serta di 2016 mencapai 80.375 orang tenaga kerja asing," kata Maruli di Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (17/5/2017).

Maruli menjelaskan, kenaikan jumlah tenaga kerja asing ke Indonesia tertinggi terjadi pada industri jasa yang menempati posisi pertama dari total 85.974 TKA tersebut.

"Pertama ada sektor jasa 52.633 orang. Kemudian posisi kedua ada pada industri dengan jumlah TKA sebanyak 30.625 orang, dan terakhir ada di sektor pertanian dan maritim dengan jumlah TKA sebanyak 2.716 orang," ujarnya.

Sementara itu, Maruli mengungkapkan setidaknya sudah ada 1.600 TKA yang dipulangkan dari Indonesia sepanjang 2016 hingga 2017 dengan melalukan deportasi pada TKA yang dianggap melanggar ketentuan.

"Selama 2016-2017, kurang lebih 1.600 orang tenaga kerja asing kita deportasi. Artinya mereka tidak mematuhi aturan yang ada di Indonesia tadi. Banyak macam pelanggaran dan kita melakukan tindakan deportasi gitu. Kalau untuk 2018 belum dong, kan laporannya akhir tahun," tandas Maruli.

Sementara itu DPR menyatakan satuan tugas (satgas) tenaga kerja asing (TKA) yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merupakan langkah yang diambil pemerintah menyusul maraknya serbuan TKA.

"Iya, ini memang rekomendasi Komisi IX. Jadi sebenarnya kami punya panitia kerja (panja) dulu ya di 2016, tapi karena dianggap ada tim pengawasan orang asing (timpora), maka dianggap tidak boleh satgas," kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf di kantor Kemenaker, Jakarta Kamis, (17/5/2018).

Namun demikian, sambungnya, periode 2016 sampai 2018, DPR melihat banyak sekali wacana membentuk panitia khusus (pansus), angket. Sehingga akhirnya ditegaskan bahwa satgas harus jalan.

"Tidak bisa tidak. Maka kita buat satgas dengan kementerian dan lembaga dan kita tunggu kerjanya," Dede menerangkan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyatakan ada tiga sikap yang diambil pemerintah menanggapi keberadaan TKA tersebut.

"Pertama, pemerintah melakukan penyederhanan pada perizinan TKA. Kemudian pemerintah meningkatkan pengawasan TKA yang lebih terintegrasi, dan terakhir pengalihan penggunaan pekerja TKA ke tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui transfer ilmu," tuturnya.

Satgas ini, Hanif bilang, akan diketuai oleh Direktur Bina Penegakkan Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Iswandi dengan pemberian sanksi yang beragam jika terjadi pelanggaran.

"Tiga bulan sekali satgas akan melaporkan secara periodik dengan sanksi yang dimulai, seperti TKA dideportasi, kalau perusahaan karena di sini banyak elemen yang terlibat, ya bisa dipilih berbagai macam sanksi termasuk penundaan layanan, dan lain sebagainya," tandas Hanif. kbc10

Bagikan artikel ini: