Produksi susu nasional terus turun, ini yang harus dilakukan Jokowi

Sabtu, 02 Juni 2018 | 11:32 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Tepat 1 Juni 2018 ini merupakan Hari Susu Nusantara yang ditetapkan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan konsumsi susu segar. Tak hanya itu, Hari Susu Nusantara itu pun merupakan upaya untuk mengembangkan usaha peternakan sapi perah di Indonesia.

Oleh karenanya, Dewan Persusuan Nasional (DPN) meminta beberapa hal melihat kondisi produksi susu segar dan peternakan sapi perah saat ini, terlebih sapi perah rakyat.

DPN mendesak agar Presiden Republik Indonesia segera menetapkan keadaan darurat bagi usaha peternakan sapi perah rakyat.

Hal ini dikarenakan lebih dari dua dekade terjadi kondisi yang memprihatinkan yang tercermin dari produksi susu segar dalam negeri yang stagnan dan hanya mampu memenuhi kurang dari 20% kebutuhan susu nasional.

Padahal, pada 1995, produksi susu segar nasional mampu memenuhi kebutuhan nasional sebesar 50%.

“Diyakini ini akan semakin menurun selaras dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan daya beli masyarakat,” ujar Ketua DPN, Teguh Boediyana dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (31/5).

DPN pun meminta presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden untuk pengembangan dan pembinaan usaha peternakan sapi perah/persusuan sebagai pengganti Inpres No. 2/1985 yang dicabut di awal tahun 1998 atas desakan IMF.

Menurut Teguh, Perpres sangat dibutuhkan karena pengembangan persusuan dan sapi perah terkait dengan peran dan fungsi beberapa kementerian atau lembaga. Selain itu Perpres dimaksudkan untuk menghilangkan sekat-sekat egosime sektoral dari berbagai kementerian dan lmbaga terkait.

DPN pun meminta supaya perencanaan pengembangan peternakan sapi perah secara terpadu disusun dengan menggunakan data dan angka yang akurat, valid dan dapat dipertanggung jawabkan. “Ini demi masa depan persusuan di tanah air terutama mengurangi ketergantungan impor,” tambah Teguh.

Tak hanya itu, DPN pun meminta supaya impor sapi perah dilakukan. Ini bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi perah, di mana DPN meminta agar sapi perah tersebut didistribusikan ke peternak rakyat dengan dukungan Kredit Usaha Rakyat dan mengoptimalisasi peran Koperasi Susu sebagai wadah utama para peternakan sapi perah rakyat.

Teguh menilai, perlu diberlakukan kembali kebijakan ekualisasi pada seluruh Industri Pengolahan Susu (IPS) dalam wujud rasio izin impor dengan penyerapan susu segar yang dihasilkan peternak rakyat, serta memberikan kesempatan peternak menikmati nilai tambah dari produk susu.

Tak hanya itu, DPN pun meminta agar pemerintah segera memprakarsasi Program Susu Untuk Anak Sekolah/Pesantren berbasis susu segar yang dihasilkan rakyat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. kbc10

Bagikan artikel ini: