Tangkal spekulan, wajib tanam bawang putih 20% jadi prasyarat peroleh RIPH

Minggu, 03 Juni 2018 | 21:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) mempersyaratkan kepada perusahaan baru melakukan wajib tanam dan produksi bawang putih sebesar 20% terlebih dahulu dari volume permohonan  Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) .Melalui cara ini diyakini akan menangkal mana pelaku usaha yang berkomitmen mengembangkan tanaman bawang putih dan mana yang spekulan.

Sementara perusahaan yang sebelumnya pernah mengajukan RIPH, tetap dikenakan kewajiban penanaman bawang putih lima persen dari volume permohonan. Importir diberikan waktu satu tahun menanam dan memproduksi bawang putih sejak permohonan RIPH dikeluarkan.

Kementan akan melakukan verifikasi lapangan apakah luas realisasi tanam sesuai dengan komitmen.Apabila tidak sesuai, Kementan akan mengindefitifkasi apakah penyebabnya. Misalnya terkena serangan hama maka akan dibuat berita acara perkara.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Prihasto Setyanto  menuturkan klausul  petunjuk teknis wajib tanam bawang putih kepada importir ini akan dituangkan dalam Surat Keputusan Ditjen Hortikultura. Produk turunan akan dirilis menunggu  dikeluarkannya Perubahan Permentan No 38 Tahun 2017 tentang RIPH pada pekan depan.

“Bleid (perubahan atas Permentan No 38 tahun 2017 tentang RIPH  red) akan dikeluarkan pekan depan. Sebelum Lebaran. Bukan hanya soal bawang putih tapi semua komoditas hortikultura,” ujar Prihasto Setyanto kepada kabarbisnis.com di Jakarta, kemarin

Sebelum importir mengajukan permohonan RIPH bawang putih , sebut Prihasto mencontohkan importir diharuskan menanam bawang putih 20 hektare (ha) dari total areal yang wajib ditanam sebesar 100 ha sebagai persyaratan memperoleh rekomendasi impor RIPH. Setelah memperoleh verifikasi dinas pertanian  bahwa importir tersebut telah melakukan  penanaman areal bawang puting 20 ha maka  perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan impor (ha)." Apabila kemudian perusahaan mendapat rekomendasi impor ,maka tinggal meneruskan penanaman yang sebesar 80 hektare," terangnya.

Berkaca pada pengalaman wajib tanam tahun 2017, menurut Prihasto dari 79 perusahaan yang mengikuti program , sebanyak 21 perusahaan disinyalir tidak melakukan aktivitas penanaman dan tidak melakukan kemitraan dengan petani. Mereka juga tidak mendaftarkan diri dalam pengajuan RIPH bawang putih di tahun 2018.

Meski demikian, Kementan telah menyurati 21 perusahaan itu dengan tembusan ke berbagai pihak karena telah diberikan kuota impor di tahun 2017.  Sementara di tahun 2018, jumlah importir yang mengajukan RIPH bawang putih menurun menjadi 55 perusahaan.

Berkaitan perubahan Permentan No 38 Tahun 2017, akan menekankan bagi importir pemegang RIPH bukan hanya terfokus pada kegiatan penanaman, namun juga harus bertanggung jawab hingga areal tersebut mampu memproduksi. Karenanya, harus ada pengawalan dan bukan hanya Kementan,  dinas pertanian juga wajib melakukan pendampingan.

Kementan mencatat luas realisasi kewajiban importir menanam bawang putih tahun 2017 sebesar 1.600 ha dari target sebesar 8.100 ha.Kemudian di tahun 2018, luas areal menurun menjadi 3.600 ha dengan potensi benih yang dihasilkan  15.000-20.000 ton ha.kbc11

Bagikan artikel ini: