Tarif PPh Final dipangkas, BNI siap tampung pembayaran pajak UMKM

Minggu, 24 Juni 2018 | 18:37 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM menjadi 0,5 persen terhadap omzet per tahun. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyatakan siap menjadi bank persepsi yang menampung pembayaran pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pasca pemberlakuan tarif yang baru.

“BNI telah menjadi Bank Persepsi yang menampung Pajak Penghasilan Final UMKM sejak tahun 2014 hingga saat ini. Selama itu, BNI telah melayani lebih dari 2,7 juta transaksi pembayaran PPh Final UMKM, dengan nilai pajak yang ditampung lebih dari Rp 1,78 triliun,” ujar Corporate Secretary BNI Kiryanto dalam keterangannya, seperti dikutip Sabtu (23/6/2018).

BNI dikatakan turut aktif dalam program sosialisasi tarif pajak UMKM yang baru tersebut, antara lain dengan mengundang ratusan mitra binaan dan debitur setia pada acara Sosialisasi PPh Final UMKM yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Margorejo, Wonocolo, Surabaya, Jumat (22/6/2018) dan juga di Denpasar, Bali, Sabtu (23/6/2018).

Dia menuturkan, BNI siap menjadi Bank Persepsi yang membantu pemerintah dalam menampung pembayaran perpajakan, mulai dari pembayaran berbagai komponen pajak (antara lain PPh, termasuk PPh Final UMKM, hingga Pajak Pertambahan Nilai), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penerimaan Cukai.

Pemerintah menetapkan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM yang menjadi dasar penurunan tarif PPh Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari Omzet per tahun.

Tarif baru PPh Final UMKM tersebut berlaku mulai 1 Juli 2018. UMKM yang termasuk dalam kategori wajib pajak ini adalah pelaku usaha perorangan, Badan termasuk Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang omsetnya dibawah Rp 4,8 miliar per tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) hasil revisi ini diatur juga bahwa masa cara perhitungan pajak final 0,5 persen dari omset berbatas waktu. Dimana untuk UMKM Perorangan berlaku selama 7 tahun, UMKM Badan selama 4 tahun, dan bagi Badan berbentuk PT selama 3 tahun sejak PP berlaku.

Ini artinya setelah itu UMKM harus mengikuti aturan pajak yang berlaku umum. PPh Final UMKM tersebut termasuk ke dalam komponen Pajak yang dilayani dalam Modul Penerimaan Generasi 2 (MPN G2) yang terdiri atas Pajak, PNBP, dan Cukai.

Dengan adanya MPN G2, pembayaran Pajak, termasuk PPh Final UMKM dapat dilakukan melalui berbagai channel yang dimiliki BNI, yaitu Teller, ATM, Internet Banking, Mobile Banking, dan Mini ATM atau EDC. kbc10

Bagikan artikel ini: