2030, BBN sawit dilarang dipasarkan di Eropa, ini strategi RI

Jum'at, 06 Juli 2018 | 13:20 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Parlemen Uni Eropa bersepakat untuk meningkatkan kebijakan energi terbarukan dengan menghentikan penggunaan bahan bakar nabati dari sawit (biofuel) pada 2030. Negara-negara Eropa kian gencar berkampanye tentang proses produksi sawit yang memicu deforestasi, kerusakan lingkungan hingga melanggar hak asasi manusia. Persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk membuat strategi lanjutan.

"Perkembangan banned sawit yang dimundurin dari 2021 menjadi 2030, kita bahas strategi selanjutnya. Strateginya antara lain menyampaikan usaha yang dilakukan secara luas, baik (penanganan) deforestasi, lalu gambut, hukum masyarakat adat dan ketenagakerjaan," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar usai rapat koordinasi di JA, Kamis (5/7/2018).

Dalam rapat koordinasi yang turut dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Prancis tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengarahkan perlunya pembentukan tim task force yang terdiri dari lintas Kementerian atau Lembaga (K/L). Tujuannya untuk memantau perkembangan kampanye hitam minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) di Uni Eropa dengan saksama.

Uni Eropa memandang proses produksi sawit memicu deforestasi, kerusakan lingkungan hingga melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu, pemerintah dikatakannya terus menggencarkan strategi masif untuk menangkal kampanye hitam produk sawit di CPO. Untuk itu, pemerintah akan merancang strategi kampanye balasan untuk meredam sentimen negatif terhadap produk CPO di Benua Biru

"Strategi kampanye yang luas di Uni Eropa ini akan diuji coba di Prancis. Kampanye secara luas itu artinya ke petaninya, ke dunia bisnisnya. Ke tingkat petaninya kan mengingat sekarang resistensinya datang dari petani-petaninya di masyarakat Uni Eropa. Bentuk kampanyenya macam-macam, bisa komunikasi, diskusi atau workshop. Lalu datangi pertemuan asosiasi petani kita dengan asosiasi petani di Uni Eropa," jelas Siti.

Siti tidak menampik sentimen negatif masih mencuat di berbagai forum internasional, khususnya terkait isu deforestasi yang diklaim mencapai 3 juta hektar (ha). Di satu sisi, perhitungan pemerintah terhadap deforestasi sebagai dampak pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tercatat 470 ribu ha. Dia berpendapat kesenjangan data tersebut tidak lepas dari perbedaan metode pemetaan.

"Ya perbedaan metode dan segala macam. Kan kalau LSM tendesinya macam-macam, kta memang harus selalu mewaspadai. Kenapa ada yang bilang 3 juta ha itu karena 2015 sudah tidak ada kebakaran lagi, tapi sama mereka masih dihitung lagi. Semacam itu lah. Saya sudah bilang sama direktur-direktur untuk panggil LSM, kemudian beradu saja metode yang jelas. Kelihatannya sentimen di Uni Eropa itu banyak dipengaruhi LSM juga," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: