Perang dagang dikhawatirkan ganggu ekonomi daerah

Selasa, 10 Juli 2018 | 22:37 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengkhawatirkan dampak dari perang dagang yang terjadi saat ini. Dirinya merisaukan ekonomi di daerah penghasil komoditas akan terganggu lantaran persaingan yang ketat antarnegara.

Bambang juga memprediksi dampak paling besar dari fenomena ini akan terjadi pada sektor manufaktur seperti tekstil. Pulau Jawa juga diramal akan menjadi wilayah terdampak perang dagang paling besar. "Karena ada proteksi dan tarif yang mempengaruhi ekspor," kata Bambang di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Menurutnya  untuk jangka pendek, perang dagang saat ini dapat mengganggu perekonomian daerah yang menghasilkan produk atau komoditas ekspor.Di dalam perang dagang, kerap kali sebuah negara menerapkan proteksi dengan mengenakan tarif tinggi untuk barang-barang yang mereka impor.

Jika salah satu produk yang diproteksi itu datang dari Indonesia, eksportir Tanah Air pun harus merogoh kocek lebih banyak untuk dapat masuk ke negara yang menerapkan proteksi itu.

Akhirnya, margin keuntungan akan berkurang. Lebih parahnya, eksportir bisa memutuskan untuk tidak lagi mengirimkan produk ke negara tersebut."Kalau ekspor produk atau komoditi terganggu, kita khawatirkan nanti perekonomian di daerah penghasil komoditas juga akan terganggu," tandasnya.

Bambang berharap negosiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan terus berjalan hingga menghasilkan kesepakatan yang terbaik. Pemerintah juga akan mendorong peningkatan daya saing produk dan ekonomi untuk mengantisipasi proteksionisme yang menimpa barang Indonesia.

"Kalau kita bisa menjaga daya saing, kemudian ada satu negara yang menghalangi produk kita, kita yang sudah kompetitif ini bisa mengalirkan produk-produk itu ke negara-negara lain. Jadi jaringan ekspor tidak akan terganggu," ujar Bambang

Sebagaimana diketahui, AS telah melakukan serangan dengan menerapkan bea masuk tinggi untuk produk-produk yang diimpor dari Tiongkok. Tidak tinggal diam, 'Negeri Tirai Bambu' pun melakukan hal yang sama terhadap barang-barang asal 'Negeri Paman Sam' senilai US$ 34 miliar.

Adapun, beberapa produk asal Indonesia yang mendapatkan pembebasan bea masuk atau generalized system of preference (GSP) juga tengah dievaluasi oleh AS. Evaluasi tersebut dilakukan karena Indonesia memiliki neraca dagang yang surplus terhadap AS.

Jika 'Negeri Paman Sam' nantinya benar-benar tidak lagi menjadikan Indonesia sebagai negara penerima manfaat GSP, Bambang mengatakan hal itu seharusnya tidak menjadi persoalan besar.Pasalnya, pemerintah dapat mencarikan pasar baru dan para pengusaha dapat  mengalihkan produk ke negara-negara tersebut.kbc11

Bagikan artikel ini: