Pemerintah akui HoA divestasi saham Freeport belum berkekuatan hukum

Senin, 23 Juli 2018 | 21:38 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Minerba ESDM)  Bambang Gatot Ariyono menegaskan penandatanganan Head of Agreement (HoA) divestasi saham PT Freeport Indonesia ( PTFI ) sebesar 51 % PT Inalum (Persero) memang belum termasuk sebagai legal yang memiliki kekuatan hukum. Namun begitu HoA adalah salah satu tahapan untuk menuju ketetapan hukum.

Gatot menyatakan status HoA memang tidak lebih sebagai moral yang mengikat antara dua pihak yang bersepakat. Poin-poin yang disepakati dalam HoA tersebut seharusnya dipatuhi bersama, meskipun masih ada peluang perubahan atas poin kesepakatan.

Menurutnya dalam suatu bisnis sudah seharusnya melalui tahapan HoA. Oleh sebab itu dia meminta kepada publik untuk menyudahi adu argumen terkait HoA tersebut karena pemerintah tengah berupaya untuk memastikan HoA akan menuju ke tahapan kepastian hukum agar divestasi PTFI benar-benar di tangan pemerintah.

"Itu diatur untuk menuju transaksi bagaimana, berapa harganya (divestasi). Sepanjang HoA itu ditepati itu akan menjadi legaly binding, jadi ini adalah diatur duluan kalau nggak diatur duluan ya nggak mungkin juga," kata Gatot dalam diskusi soal Divestasi Freeport di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Senin (23/7/2018).

Head of Corporate Communication PT Inalum Rendi A Witular  membenarkan proses divestasi masih cukup panjang. Pihaknya masih akan menyelesaikan tahapan untuk agreement lainnya dengan berbagai pihak termasuk untuk financial close dengan penyandang dana divestasi.

"HoA ini jangan terjebak pada kontroversi ikat mengikat, ini ibaratnya adalah perjalanan dalam terowongan yang gelap, selama ini kita tidak terlihat ujungnya dimana, HoA ini adalah cahaya yang muncul, untuk jalan keluarnya," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: