Pebisnis girang, AS diyakinii tak akan cabut fasilitas ekspor RI

Sabtu, 28 Juli 2018 | 08:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mempertimbangkan untuk tidak mencabut fasilitas generalized system of preferences (GSP) bagi produk ekspor dari Indonesia.

Menurut Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi, Shinta Widjaja Kamdani, sinyal positif ini muncul pasca pertemuan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross. 

"Kabarnya positif  jadi meeting dengan Wilbur Ross. Menyambut baik bahwa kita siap. Paling tidak kita sudah bisa merespons apa yang menjadi konsen mereka, yaitu yang sekarang sedang direview untuk GSP market akses untuk barang, jasa, dan investasi," ujar dia di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Jumat (27/7/2018).

"Ya kelihatannya mereka cukup mau mempertimbangkan itu kata pemerintah kita karena Pak Mendag yang ke sana," lanjut dia. 

Selain mempertahankan fasilitas GSP, AS juga tengah mempertimbangkan usulan Indonesia terkait bea masuk produk aluminium dan baja.

"Mengenai keringanan bahwa kita di kenaikan tarif aluminium dan baja sebesar 25 persen itu, kita minta Indonesia jangan di-include. Itu juga sudah kita sampaikan. Jadi kelihatan AS menyambut positif," tutur dia.

Meskipun demikian, kata Shinta, Pemerintah AS tentu masih harus terus mempertimbangkan usulan tersebut sebagai dengan kepentingan dan kebutuhan AS sendiri.

"Tapi mereka ada proses kita sedang dalam illegelibility review oleh AS. Kalau soal GSP jadi nanti mesti dilihat kembali," ujar dia.

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. Ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak yang umumnya dimilik negara maju.

Hal ini untuk membantu ekonomi negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi dan penerima.Adapun negara pemilik program GSP dapat bebas tentukan negara mana dan produk apa saja yang akan diberkan pemotongan bea masuk impor. kbc10

Bagikan artikel ini: