Fatwa vaksin MR haram, tapi kondisi darurat masih dibolehkan

Rabu, 22 Agustus 2018 | 09:35 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap fatwa soal vaksin Measle-Rubella (MR) yang baru dikeluarkan membantu mengakhiri ketidakkepastian bagi warga Muslim untuk mengimunisasi anak mereka.

"Maksud utama dikeluarkan fatwa ini (adalah) karena kita sejak lama memang, sudah setahun lalu sejak pemerintah melakukan imunisasi di Jawa, kita sudah meminta mereka untuk diperiksakan masalah ini, tapi Kementerian Kesehatan tidak mendengarkan kita," kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat Bidang Fatwa, Sholahudin Al-Aiyub.

"Jadi harga yang harus dibayar itu ketika masyarakat sudah mendesak itu dan akhirnya program tahun berikutnya, yang di luar Jawa banyak yang ter-hold gara-gara program imunisasi MR ini belum ada kepastian tentang hukumnya," imbuhnya

MUI menyatakan, vaksin MR mengandung enzim babi, tapi penggunaannya dibolehkan karena beberapa alasan, di antaranya sejauh ini tak tersedia vaksin yang benar-benar halal dan untuk mencegah efek negatif jika anak tak diimunisasi.

"Di luar ada kandungan babi atau enggaknya, kalau misalkan ada opsi lain, ya kita pakai yang enggak ada babi, cuman kan pada faktanya itu belum ada, apalagi untuk yang MR ini," ujar Dhona.

Tak semua pihak merespons positif fatwa MUI pusat. MUI Kepulauan Riau, misalnya, kukuh mengimbau warga Muslim untuk tidak ikut imunisasi campak dan rubella yang kembali digelar pemerintah.

"Kalau kami melarang. Kami tetap terus melarang hingga ada yang halal," ujar Ketua I MUI Kepulauan Riau Azhar Hasyim.

Mengandung enzim babi

Setahun belakangan, polemik soal haram tidaknya vaksin campak dan rubella atau MR ramai dibicarakan, mengakibatkan sejumlah orang tua tidak bersedia anak mereka diberi imunisasi dengan alasan vaksin tersebut dikhawatirkan palsu atau tidak memiliki sertifikat halal.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat Bidang Fatwa, Sholahudin Al-Aiyub menjelaskan, ternyata dari bahan-bahan yang dipergunakan untuk proses produksinya ada beberapa bahan yang dianggap "kritis dari sisi kehalalan, yaitu terkait dengan masalah trypsin dan gelatin yang berasal dari enzim babi".

"Maka diputuskan vaksin itu hukumnya adalah haram," tegas Sholahudin.

Akan tetapi, MUI kemudian menimbang apakah vaksin yang haram itu bisa digunakan, dengan melihat kondisi yang ada.

Kemudian, Komisi Fatwa mengumpulkan informasi, meminta keterangan kepada pihak terkait, misalnya, apakah tidak ada alternatf lain selain menggunakan vaksin yang haram ini.

Ternyata, hanya ada tiga negara yang memproduksi vaksin MR di dunia, yakni Jepang, China dan India.

Produksi Jepang yang hanya untuk memenuhi kebutuhan produksi domestik. Sementara, produksi vaksin dari China belum lolos uji keamanan, sehingga tidak direkomendasikan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

Adapun produksi vaksin MR dari India sudah digunakan oleh 150 negara di dunia, Indonesia salah satunya. "Kita juga mendapat keterangan juga, bahwa sampai saat ini belum ada vaksin yang halal di dunia ini yang bisa digunakan," tuturnya. kbc10

Bagikan artikel ini: